REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, sumbangsih besar BUMN terhadap negara dalam beberapa tahun terakhir. Erick menyebut, BUMN berhasil meningkatkan kontribusi fiskal kepada negara melalui setoran dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNP) dalam tiga tahun terakhir.
"Selama 2020 sampai 2023, total kontribusi kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp 1.940 triliun. Rinciannya, pajak sebesar Rp 1.391,4 triliun, lalu PNBP dan lainnya sebesar Rp 354,2 triliun, dan dividen sebesar Rp 194,4 triliun," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).
Erick memerinci, tren kontribusi BUMN dalam pembayaran pajak terus meningkat sejak 2020 sebesar Rp 247 triliun, 2021 sebesar Rp 278 triliun, 2022 sebesar Rp 410 triliun, dan 2023 menjadi Rp 457 triliun. Pun dengan dividen yang terus melesat hingga Rp 81 triliun pada 2023 atau naik dari 2020 yang sebesar Rp 44 triliun, 2021 dengan Rp 30 triliun, dan 2022 sebesar Rp 40 triliun.
"Kalau kita lihat tentu kontribusi perpajakan terus meningkat karena tidak lain memang kinerja perusahaan membaik," ucap mantan presiden Inter Milan tersebut.
Untuk PBNP, kata Erick, memang terdapat penurunan dari Rp 86 triliun pada 2020. Kemudian menjadi Rp 87 triliun pada 2021, sempat naik sebesar Rp 98 triliun pada 2022, dan sebesar Rp 84 triliun pada 2023.
"Adapun PNBP ini ada penurunan memang fluktuasi harga daripada sumber daya alam yang memang ada koreksi sendiri apakah itu di kelapa sawit, batu bara dan lain-lainnya," ucap Erick.
Dengan kontribusi BUMN sebesar itu, Erick berharap, adanya dukungan berupa tambahan anggaran bagi kementerian yang dipimpinnya. Erick menyebut, pagu anggaran Kementerian BUMN untuk 2025 sebesar Rp 277 miliar sangat rendah jika dibandingkan dengan peran besar BUMN terhadap perekonomian Indonesia.
Erick menyampaikan, alokasi anggaran Kementerian BUMN 2025 juga sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran pada 2024 di angka Rp 284,36 miliar. Dia berharap, Komisi VI DPR bisa memperjuangkan kenaikan anggaran untuk Kementerian BUMN.
"Pagu adjustment Kementerian BUMN 2024 itu Rp 284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di pagu anggaran 2025 ini hanya Rp 277 miliar. Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini," ucap Erick.
Menurut Erick, Kementerian BUMN mengajukan usulan anggaran tambahan senilai Rp 66 miliar untuk mendukung kinerjanya sepanjang 2025. Dia menyampaikan, alokasi anggaran tambahan ditujukan untuk peningkatan sistem pengawasan terhadap BUMN.
Erick membeberkan, pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 sebesar Rp 277 miliar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan sebesar 28,26 persen atau Rp 78 miliar serta operasional kantor sebesar Rp 71,62 miliar atau 25 persen. Kemudian, nggaran kesekretariatan yang mendukung pembinaan BUMN Rp 47,35 miliar atau 17 persen.
Berikutnya, pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp 80,09 miliar atau 28,86 persen. Erick berharap dukungan Komisi VI DPR dan juga akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait penambahan alokasi anggaran untuk Kementerian BUMN.
"Kami berharap ada tambahan usulan sekitar Rp 66 miliar, sehingga kurang lebih angkanya jadi Rp 344 miliar. Karena angka Rp 66 miliar ini sangat terlalu kecil dibanding dengan prestasi yang memang komisi VI sudah dorong kepada kami dan kami harapkan ada kebijaksanaan dari Kementerian Keuangan," ucap Erick.
Tak hanya berhasil meningkatkan kinerja BUMN, Erick menilai, peningkatan pagu anggaran dibutuhkan untuk mendorong kontribusi terhadap negara. Erick mengatakan BUMN pada 2025 mendapat target besar untuk meningkatkan jumlah dividen menjadi Rp 90 triliun atau naik dari 2024 yang sebesar Rp 85 triliun.
"Kalau kita lihat (anggaran 2024 dan 2025) ini turun dari Rp 284 miliar ke Rp 277 miliar, sedangkan kinerja dividen ini tentu meningkat secara tertata. Artinya memang perbandingannya sangat tidak berimbang," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika