REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, Kementerian BUMN tidak bisa sendirian dalam mencapai keberhasilan meningkatkan kinerja dan kontribusi untuk negara dan masyarakat. Erick menyebut, dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Komisi VI DPR turut membantu memajukan perusahaan pelat merah.

"Tentu saya mengucapkan ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas kepercayaannya dan DPR melalui Komisi VI," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN menghadapi berbagai tantangan besar dalam membenahi kondisi sejumlah perusahaan di bawah naungan BUMN. Hal itu tentu memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mampu merealisasikan target yang dicanangkan.

"Kita tidak mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa kepercayaan penuh dari Bapak Presiden dan DPR, contohnya dalam mendorong restrukturisasi Jiwasraya, Asabri, Waskita Karya, Wijaya Karya, Krakatau Steel, Pelabuhan Indonesia, hingga Garuda Indonesia," ucap Erick.

Mantan presiden Inter Milan tersebut menilai, dukungan presiden dan Komisi VI DPR berandil besar dalam keberhasilan meningkatkan kontribusi fiskal kepada negara melalui setoran dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNP). Angka yang disetorkan ke negara dalam tiga tahun terakhir mencapai Rp 1.940 triliun.

Perinciannya, dari pajak sebesar Rp 1.391,4 triliun, PNBP dan lainnya sebesar Rp 354,2 triliun, dan dividen sebesar Rp 194,4 triliun sampai 2023. Dengan dukungan banyak pihak, kata Erick, setoran dividen terus melesat hingga Rp 81 triliun pada 2023.

Padahal pada setoran dividen pada 2021 masih baru Rp 30 triliun, dan pada 2022 di angka Rp 40 triliun. "Kalau kita lihat tentu kontribusi perpajakan terus meningkat karena tidak lain memang kinerja perusahaan membaik," ujar Erick.

Baca: Jokowi Ajak Prabowo Buka KTT Forum Indonesia-Afrika 2024 di Bali

Menurut dia, perbaikan kondisi BUMN dari aspek bisnis juga dibarengi dengan upaya peningkatan good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Erick menyampaikan, perbaikan GCG salah satunya ditunjukkan dengan Program Bersih-Bersih BUMN yang melibatkan banyak pihak.

Sejak awal, Erick mengaku, sangat terbuka dan menggandeng KPK, Polri, Kejagung, BPK, dan BPKP dalam membongkar kasus korupsi di BUMN. Dia pun siap menerima aduan dan masukan jika ditemukan ada BUMN bermasalah.

"Soal isu hukum, sejak awal saya mendukung dan mendorong keterbukaan. Jadi kalau memang ada pembicaraan di publik soal BUMN A korupsi, buat kami sangat senang dalam melakukan perbaikan secara menyeluruh dan detail," kata Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika