REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA— Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan perusahaan penyedia penyedia teknologi digital PT Trans Digital Cemerlang (PT TDC) satu pemahanan bahwa ada beberapa hal terkait pengembangan transaksi digital khususnya pengunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang perlu dimaksimalkan.
Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Firlie H Ganinduto mengatakan perkembangan QRIS yang begitu pesat, masih ada beberapa catatan yang jadi perhatian serius. Yakni konsentrasi QRIS yang masih terfokus di Pulau Jawa.
Sementara di luar Pulau Jawa, walau pengguna QRIS mulai tumbuh namun masih mendapatkan banyak kendala.
“hal pertama yang menurutnya paling fundamental adalah infrastruktur terkait connectivity untuk menunjang pembayaran digital di seluruh tanah air. Hampir seluruh daerah di Indonesia sudah terjangkau sinyal HP, Tapi terkait kecepatan internet atau connectivity di seluruh daerah harus merata. QRIS itu butuh kecepatan internet yang bagus," kata Firlie.
Kedua adalah soal literasi. Menurut Firlie masih, tak hanya di luar Pulau Jawa, di beberapa wilayah Pulau Jawa tingkat literasi masyarakat soal QRIS juga masih perlu ditingkatkan.
Menurut data OJK yang terbaru, tingkat literasi QRIS terhadap masyarakat Indonesia masih di angka 30 persen. Menurut Firlie, seharusnya angka literasi QRIS juga harus sama dengan standar literasi keuangan di tanah air yang sudah mencapai 90 persen.
"Beberapa waktu lalu saya ke Wonosobo ketemu pedagang es cendol dawet. Pembayarannya sudah menggunakan opsi QRIS. Tapi waktu saya tanya ke ibu penjualnya dia masih lebih suka kalau pembayaran cash atau tunai. Karena katanya untuk belanja dan lainnya masih lebih enak pakai cash di pasar Wonosobo. Ini artinya literasi ke warga perlu ditingkatkan agar tercipta ekosistem yang sudah cashlesh menggunakan QRIS," kata Firlie.
Lebih lanjut, Firlie juga mendorong institusi keuangan di daerah seperti bank-bank BPR hingga BPD lebih aktif melakukan sosialisasi soal QRIS. Tak hanya itu, Firlie juga berharap pemerintah daerah menggandeng Fintech untuk diberdayakan agar warga bisa lebih familiar terhadap QRIS.
Terkahir, Firlie juga berpesan agar pemerintah meningkatkan cyber security terkait pembayaran digital.
Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC) mengakui kecepatan internet dan literasi menjadi hal yang utama yang perlu terus ditingkatkan dalam pengembangan teknologi digital pembayaran melalui QRIS.
Indra mendukung penuh peningkatan literasi digital diseuruh Indonesia karena itu merupakan satu keniscayaan di era modern saat ini. “Saya sepakat dengan KADIN kalau digitalisasi ini harus terus sosialiasi, dimakasimalkan dan harus menjawab tantangan jaman. Digitaliasi ini juga bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Indra.
Indra menyakini seluruh komponen yang berkaitan dengan pergerakan ekonomi baik itu pemerintah maupun non pemerintah terus berupaya agar digitalisasi ini terus menjalar sampai ke seluruh transaksi yang ada di Indonesia. Inovasi menjadi penting bagi setiap pihak untuk menyakinkan publik khususnya pelaku usaha untuk mau mengalihkan system pembayaran dari tradisional ke digital.
Perusahaannya juga terus melakukan inovasi salah satunya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS dengan memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.
Beberapa diantaranya adalah bermitra dengan komunitas Tamado Grop di wilayah Sumatera untuk menjangkau UMKM yang ada di provinsi tersebut. Aplikasi Posku Lite juga ikut serta berpartisipasi meramaikan kegiatan Jateng Fair dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) di Bali yang menggelar IKAPPI FEST di Bali beberapa waktu lalu.
Menurut Indra, masih minimnya wawasan dan literasi yang ada, membuat masyarakat, khususnya pelaku usaha masih takut menggunakan aplikasi digital tersebut. Padahal, kata dia aplikasi kasir digital memiliki banyak manfaat, salah satunya pencatatan transaksi, arus keluar masuk barang atau uang dalam menjalankan bisnis lebih aman dan terpercaya.
Indra juga sepakat pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Namun, Indra berharap perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang managemen mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Managemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang system keamanan Informasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika