REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi nasional dan mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini lantaran prinsip dari keuangan syariah mengedepankan keadilan dan pemerataan kesejahteraan dapat diterima oleh kalangan manapun.

“Hal ini terbukti dengan kinerja positif ekonomi dan keuangan syariah yang didorong oleh pertumbuhan sektor unggulan rantai nilai halal sebesar 3,93 persen,” ujar Ma’ruf Amin saat memberi sambutan dalam Seminar Internasional dan Peresmian Center for Sharia Economic Development INDEF di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Bahkan, sektor keuangan syariah juga mampu menopang hampir 23 persen dari ekonomi nasional. Selain itu, perkembangan keuangan syariah juga ditandai dengan meningkatnya aset dan diversifikasi lembaga keuangan syariah.

Aset pasar modal syariah pun mencapai hampir 20 persen dari total aset pasar modal nasional. Ke depan, lanjut Wapres, pemerintah terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai program utama pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas.

“Saya harap hal ini menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada masa kepemimpinan yang akan datang,” harapnya.

Adapun, perjalanan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dalam 5 tahun terakhir berkembang pesat. Indonesia di tingkat global terus meningkat dari posisi ke-10 naik menjadi posisi ke-3.

Indonesia juga berhasil mempertahankan posisi ke-2 di sektor makanan halal dan posisi ke-3 di sektor fesyen muslim. Bahkan pada tahun 2024, Indonesia berhasil meraih peringkat pertama pada Global Muslim Travel Index (GMTI).

“Perkembangan keuangan syariah yang pesat ini terlihat dari semakin bervariasinya produk-produk keuangan berbasis syariah yang dapat dinikmati masyarakat, seperti obligasi syariah, asuransi syariah, bahkan pembiayaan usaha berbasis syariah,” tuturnya.

Pemerintah, lanjut Ma’ruf Amin, sangat menyadari pentingnya pengembangan ekonomi syariah, dengan terus memacu pertumbuhannya melalui penguatan infrastruktur dan ekosistem. Ia pun menekankan, saat ini program tidak saja bergulir di tingkat pusat, namun juga ditumbuhkan di daerah melalui kelembagaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Ikuti Whatsapp Channel Republika