Selasa 03 Sep 2024 15:52 WIB

Komisi X Harap Prabowo-Gibran Prioritaskan Penyelesaian Bullying di Lingkungan Pendidikan

Langkah pencegahan yang dirumuskan Kemendikbudristek seolah tak berdaya.

Red: Mas Alamil Huda
Ratusan pelajar hadir saat deklarasi Bandung Zero Bullying dan peluncuran program Jam untuk Keluarga (Jamuga) yang digelar Pemkot Bandung di Padepokan Mayang Sunda, Kota Bandung, Selasa (30/7/2024).
Foto: Edi Yusuf
Ratusan pelajar hadir saat deklarasi Bandung Zero Bullying dan peluncuran program Jam untuk Keluarga (Jamuga) yang digelar Pemkot Bandung di Padepokan Mayang Sunda, Kota Bandung, Selasa (30/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rentetan kasus bullying atau perundungan di dunia pendidikan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir seolah menunjukkan masalah tersebut tak ada habisnya. Pemerintahan Prabowo-Gibran pun diharapkan agar menjadikan isu perundungan sebagai prioritas sehingga muncul kebijakan penanggulangan yang bersifat komprehensif.

“Kenapa kasus bullying terus muncul meskipun telah dinyatakan sebagai salah satu dosa besar dalam ranah pendidikan karena penyelesaiannya masih bersifat parsial. Seolah kasus perundungan hanya menjadi tanggung jawab stakeholder pendidikan saja, padahal di sana ada peran pemerintah daerah, orang tua, hingga masyarakat,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Selasa, (3/9/2024).

Baca Juga

Sejumlah kasus bullying diketahui mencuat akhir-akhir ini. Paling mencolok adalah praktik bullying di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Diponegoro (PPDS Undip) Semarang. Dugaan bullying tersebut diyakini sebagai pemicu utama korban bunuh diri.

Selain itu terungkap kasus bullying terhadap NS siswa SMA Negeri 4 Pasuruan. Korban pun harus mendapatkan perawatan dari RS Jiwa dr Radjiman Wediodiningrat Lawang Malang karena mengalami gangguan mental. Kasus bullying juga mencuat di SMP Negeri Plumpang di mana seorang siswa dipukul dan ditendang oleh teman sekolahnya saat jam istirahat tanpa ada yang melerai.