REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonomi syariah telah lama digaungkan sebagai arus baru ekonomi nasional yang membawa konsep kesetaraan serta memperkecil kesenjangan. Perkembangannya dipastikan berlanjut pada masa pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memastikan adanya landasan kuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bagi pemerintahan mendatang. Hal itu disampaikan Wapres dalam sambutan kunci pada acara Center For Sharia Economic Development (C-SED) Institute For Development of Economics And Finance (Indef), di Jakarta, Selasa.

“Pemerintah terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, sebagai program utama pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas. Saya harap hal ini menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada masa kepemimpinan yang akan datang,” kata Wapres.

Menurutnya, masa depan ekonomi dan keuangan syariah dalam memperbesar kapasitas ekonomi nasional sangat menjanjikan. Pada tahun 2030, kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional diperkirakan mencapai 10 miliar dolar atau setara 1,5 persen PDB nasional.