REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG - Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Yanuar Nugroho mengatakan, perlu adanya inovasi pembiayaan guna memenuhi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Saat ditemui di sela kegiatan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 di Badung, Bali, Selasa, Yanuar mengungkapkan, kebutuhan pendanaan untuk SDGs meningkat 700 miliar dolar AS dari target sebelum pandemi Covid-19, yakni dari 1 triliun dolar AS menjadi 1,7 triliun dolar AS. Sementara sumber pendanaan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah.

“Ada pendanaan dari sektor swasta. Ada yang sifatnya investasi, ada juga yang sekarang disebut sebagai innovative financing atau pembiayaan inovatif. Indonesia sedang mengejar itu,” ujar dia.

Ia mencontohkan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN) SDG atau SDG bond. Langkah ini merupakan salah satu cara memobilisasi dana dari sektor non-pemerintah.