REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Turunnya kelas menengah akan mengganggu upaya Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045. Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, harus menangani fenomena turun kelas kelompok masyarakat menengah. Fenomena tersebut jelas akan mempengaruhi kualitas bonus demografi dan pencapaian target menuju Indonesia Emas 2045.
“Apakah hal semacam ini juga sudah diperbincangkan, dibahas, dipersiapkan? Bagaimana mengatasi kelompok yang tadinya kelas menengah kemudian menjadi rentan miskin? Bagaimana kemudian mereka tidak menjadi miskin, syukur-syukur menjadi menuju kelas menengah menjadi tidak miskin lagi,” ujar Hidayat.
Ia menyebutkan angka masyarakat kelas menengah di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 57,3 juta orang. Akan tetapi, angka tersebut turun menjadi 47,8 juta pada tahun 2024.
Sebelumnya pada Jumat (30/8/2024) berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen dari total penduduk Indonesia, dengan proporsi konsumsi pengeluaran mencapai 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat.
Namun porsi kelas menengah mulai mengalami penurunan sejak pandemi COVID-19 pada 2019 dari 57,33 juta (21,45 persen) pada 2019 menjadi 47,85 juta (17,13 persen) pada 2024. Sementara jumlah menuju kelas menengah meningkat dari 128,85 juta (48,20 persen) menjadi 137,50 juta (49,22 persen).
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menanggapi, pihaknya memastikan terus berusaha mencari data mengenai masyarakat kelas menengah yang rentan mengalami turun kelas, sehingga dapat segera menyalurkan bantuan guna menjaga daya beli mereka.
Hingga kini pihaknya belum memperoleh data pasti mengenai penurunan angka kelas menengah di Indonesia, baik dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BPJS Ketenagakerjaan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
“Sekarang masih kami cari untuk mengejar itu tadi, supaya kelompok menengah yang rentan ini bisa kami cover sehingga daya beli mereka terjaga,” kata Mensos Risma dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (3/9/2024).
