REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) ada pada pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
"Keputusan akan ada di dalam pemerintahan yang akan datang, tetapi kami terus memberikan masukan kepada presiden terpilih mengenai masalah BRICS ini," kata Retno dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).
Retno mengaku, telah berkomunikasi dengan Prabowo mengenai posisi BRICS. Komunikasi itu terjadi setelah Prabowo diumumkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2024.
"Pada saat di awal-awal setelah penetapan presiden terpilih, saya memiliki kesempatan untuk bicara dengan Pak Prabowo, dan briefing mengenai BRICS ini termasuk yang saya sampaikan kepada beliau," ujar Retno.
Baca: ASEAN Pasok 12 Persen Bahan Bakar Global untuk Boeing
Dia menyebut, Indonesia sebelumnya mendapat ajakan untuk bergabung dengan BRICS saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 dihelat di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22-24 Agustus 2023. Namun, menurut Retno, visibilitas Indonesia untuk menjadi anggota BRICS bergantung pada penilaian kemanfaatan ekonomi yang didapat.
"Karena BRICS ini adalah organisasi didirikan untuk tujuan ekonomi. Oleh karena itu, kita mencoba untuk berhitung dari sisi ekonomi dulu, apakah kemanfaatannya cukup banyak sehingga kita akan memutuskan bergabung dengan BRICS," kata Retno.
Pada Jumat (19/7/2024), Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R Suryodipuro mengatakan, Indonesia masih mengkaji apakah akan bergabung dengan kelompok negara ekonomi berkembang BRICS. Kajian itu terkait keuntungan yang didapatkan Indonesia jika bergabung dengan blok ekonomi itu.
Baca: Jabat Komandan Rumkital Marinir Cilandak, Cobra Pilih Perbaiki Toilet
"Indonesia sendiri masih mengkaji mengenai keanggotaan di BRICS. Jadi kalau dikatakan Indonesia menolak (bergabung) itu tidak benar, tetapi Indonesia masih terus mengkaji," kata Sidharto dalam konferensi pers menjelang Pertemuan ke-57 Menlu ASEAN (AMM) di Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika