REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Subardi menyampaikan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan kontribusi BUMN kepada negara yang terus meningkat di era kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir. 

"Kita patut apresiasi karena kinerja positif ini tidak mudah. Selama periode 2019 sampai sekarang, Komisi VI terus mendukung operasi penyehatan BUMN. Kita dukung melalui anggaran, pengawasan, hingga pembentukan panja maupun pansus," ujar Subardi usai Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Politikus NasDem itu mencontohkan kontribusi BUMN pada sepanjang 2020-2023 yang mencapai Rp 1.940 triliun. Subardi menilai setoran yang berasal dari dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNP) dalam tiga tahun terakhir membuktikan keberhasilan program transformasi dan bersih-bersih yang terjadi di BUMN. 

"Capaian tersebut patut diapresiasi. Kementerian BUMN terus membuktikan kinerjanya yang semakin sehat dan produktif," ucap Subardi. 

Subardi menyampaikan Erick telah memaparkan rincian kontribusi BUMN dalam kurun tiga tahun terakhir. Subardi menyampaikan setoran pajak BUMN selama periode tersebut sebesar Rp 1.391,4 triliun, lalu PNBP dan lainnya sebesar Rp 354,2 triliun, dan dividen sebesar Rp 194,4 triliun. 

"BUMN kita tidak semuanya sehat. Tapi upaya penyehatan terus berjalan baik, termasuk restrukturisasi. Kita tahu jumlah perusahaan BUMN dari sebelumnya 142 perusahaan menjadi 41 perusahaan saja. Klaster dari 27 menjadi 12. Saya kira kinerja Erick Thohir on the track dan progresif," sambung Subardi. 

Subardi menyebut tren kontribusi pajak BUMN mengalami peningkatan sejak 2020 sebesar Rp 247 triliun, 2021 sebesar Rp 278 triliun, 2022 sebesar Rp 410 triliun, dan 2023 menjadi Rp 457 triliun. Pun drngan  setoran dividen, dari semula Rp 40 triliun pada 2020, Rp 44 triliun 2021 dan Rp 81 triliun pada 2023. Sementara PNBP terjadi fluktuasi, dari Rp 86 triliun pada 2020, kemudian Rp 87 triliun pada 2021, sempat naik sebesar Rp 98 triliun pada 2022 lalu menjadi Rp 84 triliun pada 2023.

Dengan kinerja yang positif, lanjut Subardi, Kementerian BUMN layak mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 66 miliar dari pagu anggaran pada RAPBN 2025 sebesar Rp 277 miliar. 

"Rapat sudah menyetujui usulan tambahan anggaran (Rp 66 miliar). Memang relatif kecil dengan beban yang besar, tapi saya yakin kinerja BUMN terus produktif," kata Subardi.

Muhammad Nursyamsi

Ikuti Whatsapp Channel Republika