REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Kris Dayanti mengkritisi lambatnya pengungkapan kasus perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran. Salah satunya ialah perundungan berujung kematian dokter Aulia Risma Lestari, mahasiswi kedokteran PPDS anestesi Universitas Diponegoro (Undip).
"Bayangkan, masalah bullying di lingkungan PPDS sudah terjadi puluhan tahun tapi baru sekarang betul-betul diungkap oleh menteri kesehatan (Menkes)sendiri," kata Kris Dayanti kepada Republika, Jumat (5/9/2024).
Kris Dayanti menyebut pengungkapan ini baru dapat terjadi saat Menkes dijabat bukan oleh tokoh kesehatan. Kris Dayanti menduga Menkes yang sebelumnya kerap dijabat dokter malah ogah mengungkap hal semacam ini.
"Mungkin memang ada baiknya Menkes tidak diisi oleh tokoh dari kalangan tenaga kesehatan seperti dokter sehingga tidak ada beban moral atau ketakutan-ketakutan saat melakukan terobosan seperti ini," ujar Kris Dayanti.
Kris Dayanti menyesalkan adanya kasus-kasus perundungan di rumah sakit besar vertikal yang berada di bawah Kemenkes seperti RSCM, RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, RS Kariadi Semarang. Sehingga Kris Dayanti mendorong Kemenkes menyetop mata rantai perundungan.
"Saya kira sudah sudah sewajarnya Kemenkes bergerak agresif untuk menghentikan mata rantai bullying di lingkungan PPDS, maupun di lingkungan dunia medis lainnya," ujar Kris Dayanti.
Selain itu, Kris Dayanti mendorong Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ikut bergerak menyudahi aksi perundungan di dunia kedokteran.
"Saya kira IDI juga seharusnya memberikan dukungan sehingga dunia medis Tanah Air bisa sehat. Ini penting karena tugas dokter adalah ‘menyehatkan’ pasien. Kalau lingkungan dokternya aja tidak ‘sehat’, bagaimana pasien bisa percaya?" ujar Kris Dayanti.
Kasus dugaan bullying yang diduga menjadi pangkal kematian dokter Aulia Risma Lestari terus bergulir dan banyak membuka tabir. Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memaparkan, hingga saat ini terdapat 542 laporan terkait perundungan atau bullying dokter yang masuk ke dalam data Kemenkes.
"Jadi yang masuk ke dalam kanal pengaduan itu 1.500 laporan, tetapi kemudian kan kita harus verifikasi apakah 1.500 itu betul-betul perundungan karena kan ini sifatnya sangat subjektif. Dari 1.500 itu, 540-nya yang betul-betul terkategori masuk dalam kasus perundungan," kata Nadia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Nadia menyampaikan hal tersebut untuk merespons kasus dugaan perundungan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terhadap mahasiswi Jurusan Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) dokter Aulia Risma Lestari. Ia juga menyampaikan, dari 542 kasus perundungan tersebut, 221 di antaranya terjadi di beberapa rumah sakit (RS) vertikal yang ada di bawah Kemenkes.
Ikuti Whatsapp Channel Republika