Selasa 10 Sep 2024 12:50 WIB

CfDS dan Fisipol UGM Bahas Tantangan Demokrasi di Era Digital

Transformasi digital dinilai membuka peluang baru memperluas partisipasi publik.

Rep: Fiona Arinda Dewi/Wuni Khoiriyah Azka/ Red: Fernan Rahadi
Center for Digital Society (CfDS) bekerja sama dengan Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada menggelar diskusi publik bertajuk
Foto: dokpri
Center for Digital Society (CfDS) bekerja sama dengan Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada menggelar diskusi publik bertajuk "Darurat Demokrasi: Ketika Batas Etika Publik Dilanggar" yang diadakan di BRI Work Fisipol UGM (6/9/2024).

REPUBLIKA.CO.ID YOGYAKARTA --  Untuk menyikapi perkembangan isu darurat demokrasi di Indonesia, Center for Digital Society (CfDS) bekerja sama dengan Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada menggelar diskusi publik bertajuk "Darurat Demokrasi: Ketika Batas Etika Publik Dilanggar" di BRI Work Fisipol UGM (6/9/2024).

Diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber, termasuk Dosen PSdK UGM Dian Fatmawati, Peneliti CfDS UGM Perdana Karim, BEM KM UGM Pratiwi Yudha Miranti, dan Arie Ruhyanto sebagai moderator.

Fokus utama diskusi adalah bagaimana teknologi digital memengaruhi partisipasi politik, serta tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia di tengah era digital.

Perdana memulai diskusi dengan memaparkan temuan riset yang menunjukkan bahwa isu-isu personal, seperti gaya hidup mewah tokoh publik, dapat menarik perhatian publik dan memicu keterlibatan mereka dalam isu-isu demokrasi.