REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten Bandung terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak masa kepemimpinannya di tahun 2021, Bupati Bandung Dadang Supriatna terus berupaya melakukan berbagai terobosan dan inovasi program yang menunjukan keberpihakan pada rakyat.
Dari 13 program strategis Bupati Bandung, salah satunya adalah Program Pinjaman Modal Bergulir Tanpa Bunga dan Tanpa Jaminan. Program inovatif ini merupakan gagasan langsung dari Bupati Bandung, sebagai bagian dari upaya memajukan ekonomi kerakyatan dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Bandung.
Program yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung ini dianggarkan sebesar Rp 70 miliar setiap tahunnya, dengan melibatkan pihak perbankan yakni Bank BPR Kertaraharja dan Bank Bjb. Setiap nasabah akan diberikan pinjaman sebesar Rp 2 juta per bulan yang dicicil selama 12 bulan untuk pinjaman pertama dan sebesar Rp 5 juta untuk pinjaman kedua.
Sampai dengan bulan Agustus tahun 2024, pada Bank BPR Kertaraharja sudah terealisasi sebesar Rp 68,647,207,000,00 dengan pengguna sebanyak 32.120 rekening, dan Bank BJB terealisasi sebesar Rp 7.812.000.000,00 dengan pengguna sebanyak 3.906 rekening.
Bupati Bandung yang biasa disapa Kang DS ini menegaskan bahwa program tersebut merupakan solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan akses permodalan, namun terkendala oleh suku bungan tinggi dan syarat jaminan yang memberatkan. “Melalui skema pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan, masyarakat kini bisa mengembangkan usahanya tanpa rasa khawatir dengan beban finansial yang memberatkan. Saya harap masyarakat tidak pinjam uang ke rentenir untuk modal usaha, kalau bisa seluruh aparat dan masyarakat menolak keras adanya praktik bank emok (rentenir),” ungkapnya pada setiap agenda Rembug Bedas.
Bupati Bandung menjelaskan program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat, terutama pelaku UMKM, pedagang kecil, dan para wirausaha pemula, sehingga mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarga.
"Program ini hadir sebagai wujud keberpihakan kami kepada rakyat kecil. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kabupaten Bandung memiliki akses yang mudah terhadap modal usaha, tanpa harus dibebani bunga atau jaminan yang seringkali menjadi kendala," ujar Bupati Bandung dalam pernyataannya.
Ia menambahkan, program tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik, agar tidak ada lagi alasan ada warga yang menganggur. “Saya harap selain program pelatihan, program ini dapat menjadi salah satu solusi agar angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bisa terus menurun, dari tahun 2023 sebesar 8,58 persen menjadi 6,52 persen di tahun 2023. Tidak ada lagi alasan menganggur yang ada hanya rasa malas. silahkan memanfaatkan program ini dengan baik,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Dindin Syahidin, mengungkapkan, secara teknis bahwa program ini memiliki manfaat bagi masyaarakat karena tanpa bunga. Artinya pinjaman yang diberikan tidak dikenakan bunga, sehingga masyarakat hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman sesuai jadwal.
“Kemudian, program ini tanpa jaminan, artinya tidak ada persyaratan jaminan aset, sehingga lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil dan proses pendaftaran yang sederhana dan tidak rumit, menjadikan program ini bisa diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat,” ungkap Dindin.
Dirinya berharap, program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan kemudahan akses modal, masyarakat bisa lebih aktif dalam kegiatan ekonomi produktif, sehingga ikut berperan dalam menggerakkan roda perekonomian desa dan daerah.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, program ini terbuka untuk semua masyarakat Kabupaten Bandung yang ingin mengembangkan usahanya atau memulai usaha baru. Pemerintah berharap, melalui program ini, akan tercipta lebih banyak lapangan kerja dan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat lokal.
Mudah-mudahan, program ini dapat memberikan dorongan signifikan bagi pengembangan ekonomi di pedesaan dan membantu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Ini adalah salah satu wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi: Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung atau datang langsung ke Bank BPR kertaraharja atau Bank BJB Cabang terdekat. (adv)
Ikuti Whatsapp Channel Republika