REPUBLIKA.CO.ID,BANGKOK - Karena penjualan kendaraan listrik tidak memenuhi ekspektasi di Thailand, kelompok produsen utama di negara itu, yang terdiri dari perusahaan besar China dan Jepang, berupaya memperpanjang tenggat waktu produksi yang ditetapkan dalam skema insentif pemerintah.
Skema tersebut membantu mendatangkan investasi lebih dari 1,44 miliar dolar AS dalam fasilitas produksi baru dari produsen mobil listrik China, seperti BYD, Motors dan Great Wall Motor menjadikan Thailand sebagai pusat regional dalam memproduksi kendaraan listrik (EV).
Namun karena penjualan menurun, sebagian karena bank-bank Thailand telah memperketat persyaratan pinjaman, Asosiasi Kendaraan Listrik Thailand (EVAT) meminta pemerintah untuk memberikan lebih banyak waktu guna memenuhi target dalam skema insentif utama yang mendukung industri tersebut.
"Kami mencoba bernegosiasi, memperpanjang tanggal produksi sedikit," kata presiden kelompok tersebut, Suroj Sangsnit, kepada Reuters, menguraikan proposal yang sebelumnya belum pernah dilaporkan.
"Syaratnya adalah kami harus berproduksi dalam waktu satu tahun, jadi bisakah kami meminta satu tahun lagi?" tambah Suroj, wakil presiden eksekutif SAIC Motor-CP, perusahaan patungan antara SAIC Motor dan CP Group Thailand.
Rencana EV 3.0, demikian sebutannya, mengharuskan perusahaan yang menerima keringanan pajak dan dukungan lain untuk memproduksi di Thailand tahun ini dengan jumlah kendaraan yang sama dengan yang mereka impor antara tahun 2022 dan 2023.
Kegagalan memenuhi tenggat waktu membuat mereka menghadapi tugas yang lebih berat tahun depan, karena skema tersebut mengikat mereka untuk memproduksi 1,5 mobil untuk setiap kendaraan yang diimpor.
Akibatnya, mereka menghadapi pemeriksaan keselamatan dan peraturan tambahan.
“Perusahaan besar Tiongkok yang mendorong perubahan tersebut termasuk BYD, MG Motor, yang dimiliki oleh SAIC Motor Corp, dan Great Wall Motor,” kata Suroj.
BYD dan Great Wall Motor tidak menanggapi permintaan komentar Reuters.
Mencari konsesi adalah salah satu taktik dalam dorongan yang lebih luas oleh industri EV untuk mengelola penjualan yang lebih rendah dari yang diharapkan, sebagai bagian dari pertemuan mereka dengan pejabat bank sentral Thailand tahun ini.
Narit Therdsteerasukdi, sekretaris jenderal Dewan Investasi Thailand, yang menjalankan skema insentif, menolak berkomentar tanpa menerima arahan dari kabinet Perdana Menteri baru Paetongtarn Shinawatra.
Masalah utang
Thailand telah lama menjadi pusat pembuatan dan ekspor mobil, yang didominasi oleh merek-merek Jepang seperti Toyota Motor dan Honda Motor, yang juga merupakan anggota EVAT.
Insentif pemerintah untuk produksi EV bertujuan untuk memacu konversi 30 persen dari produksi tahunan sekitar 2 juta kendaraan menjadi kendaraan listrik pada tahun 2030.
“Penjualan EV baru tahun ini mencapai 43.000 dan kemungkinan akan gagal mencapai target EVAT sebesar 100.000,” Suroj menambahkan.
Hal itu mencerminkan kelemahan yang lebih luas dalam industri otomotif Thailand, di mana produksi mobil berkontraksi 17,28 persen dalam tujuh bulan pertama tahun 2024 dari tahun sebelumnya menjadi 886.069.
“Bank ragu-ragu untuk menerbitkan pinjaman EV karena diskon besar yang memukul harga aset. Tingginya utang rumah tangga memperketat kredit, yang akan membuat penjualan menjadi sulit," tambahnya.
Sudah termasuk yang tertinggi di Asia, rata-rata utang rumah tangga Thailand telah meningkat ke rekor, berkat pertumbuhan ekonomi yang lambat, pendapatan yang lebih rendah, dan biaya hidup yang tinggi, sebuah survei menunjukkan pada hari Selasa.
Selama pertemuannya dengan Bank of Thailand pada bulan Juni, yang rinciannya belum dipublikasikan, EVAT mendorong bank-bank negara untuk memberikan lebih banyak pinjaman mobil.
"Hasil dari pertemuan itu adalah (bahwa bank) dapat menghitung pendapatan sebagai keluarga atau rumah tangga ketika mempertimbangkan pinjaman," kata wakil presiden kelompok itu, Siamnat Panassorn.
Bank sentral tidak menanggapi permintaan Reuters untuk berkomentar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika