REPUBLIKA.CO.ID, HAMILTON -- Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada Rabu (11/9) menyatakan untuk kelima kalinya dalam 11 bulan, Israel menyerang sebuah sekolah yang dikelola Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di wilayah Jalur Gaza tengah yang menaungi para pengungsi sipil.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan bahwa sekolah tersebut digunakan sebagai tempat penampungan pengungsi dan informasi itu sebelumnya telah disampaikan kepada pihak militer Israel.
Ia mengatakan PBB "sedang berusaha mengonfirmasi laporan bahwa sejumlah staf UNRWA tewas dalam serangan itu."
"Rekan-rekan kami di lapangan sedang mencoba mengevaluasi situasi," katanya.
Setidaknya 14 orang, termasuk staf UNRWA tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan Israel itu, menurut Kantor Media Gaza.
Dujarric mengatakan bahwa PBB sedang menghubungi militer Israel terkait serangan tersebut namun belum mendapatkan penjelasan.
Ketika ditanya apakah PBB mengutuk serangan tersebut, Dujarric berkata: "Kami mengutuk semua serangan udara yang menargetkan warga sipil dan serangan yang juga menargetkan fasilitas PBB."
Fasilitas PBB seharusnya tidak menjadi target atau digunakan untuk tujuan militer oleh pihak manapun dalam konflik, tambahnya.
Israel secara sistematis telah menargetkan fasilitas sipil, termasuk sekolah, rumah sakit dan rumah ibadah, pada serangannya di Jalur Gaza.
Bulan lalu, sedikitnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan terhadap Sekolah Al-Taba’een di Kota Gaza, tempat lebih dari 6.000 warga Palestina menjalani pengungsian.
Sebelumnya, Kementerian luar negeri (Kemenlu) Arab Saudi mengutuk penargetan zona aman di Gaza dalam sebuah pernyataannya di X pada Selasa (10/9/2024). Pasukan Israel menargetkan warga sipil tak bersenjata dalam serangkaian serangan dini hari itu, yang menewaskan 40 orang.
Serangan itu menghantam Al-Mawasi — di kota utama selatan Gaza, Khan Yunis — yang ditetapkan sebagai zona aman oleh militer Israel pada awal perang, dengan puluhan ribu warga Palestina yang mengungsi mencari perlindungan di sana.
“Masyarakat internasional harus mengaktifkan mekanisme akuntabilitas dan mengakhiri pelanggaran Israel," kata Kemenlu Saudi dilansir dari Arabnews, Rabu (11/9/2024).
Kemenlu Saudi mengatakan, Kerajaan Saudi memperbarui penolakannya terhadap kelanjutan kejahatan genosida Israel di wilayah Palestina dan Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika