Sabtu 14 Sep 2024 14:55 WIB
Antisipasi Perundungan, Kemenkes Fokus Perbaikan Pendidikan Fakultas Kedokteran
Fakultas Kedokteran Undip telah mengakui adanya perundungan di PPDS.
Rep: Antara/ Red: Qommarria Rostanti
Foto: ANTARA FOTO/Aji Styawan
Sejumlah lilin menghiasi poster duka cita atas meninggalnya salah satu mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi berinisial ARL (30) dengan dugaan perundungan saat aksi lilin sebagai simbol berkabung Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (UNDIP) di Lapangan Widya Puraya UNDIP, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/9/2024). Aksi tersebut sebagai dukungan kepada pihak terkait dalam menyelesaikan kasus yang tengah terjadi di PPDS FK UNDIP berasaskan keadilan tanpa menyudutkan salah satu pihak, doa dan solidaritas kepada keluarga ARL, serta dukungan moril kepada Dekan FK UNDIP Yan Wisnu Prajoko selaku Dokter Spesialis Bedah dengan Subspesialis Bedah Onkologi dan dosen pendidikan dokter spesialis-subpesialis yang aktifitas klinisnya diberhentikan sementara di RSUP Kariadi Semarang.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya menegaskan, Kemenkes baik berfokus pada langkah pencegahan dan perbaikan. Baik itu dari sisi sistem pendidikan di Fakultas Kesehatan maupun sistem kerja di RS vertikal.
Pernyataan Azhar tersebut terkait proses investigasi kasus bunuh diri dr Aulia Risma, seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi, akibat perundungan. "Untuk kasus anastesi ini biarlah polisi yang memutuskan. Tapi kami hargai sikap FK Undip sebagai upaya untuk memperbaiki sistem," kata dia dalam keterangan tertulis pada Sabtu (14/9/2024).
Namun demikian, katanya, langkah-langkah nyata di lapangan tersebut harus implementatif, bukan sekadar teori. Dia mencontohkan, senior di prodi lain yang ada di laporan mereka untuk diselidiki dan diberi hukuman pembinaan tambah masa studi, tidak boleh stase di RS.
"Dibuat langkah perbaikan yang nyata seperti penghapusan iuran yang tidak perlu, pengaturan jam kerja yang jelas, pengontrolan ketat dari grup WA, dan lain-lain," kata dia.
