REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Wasit saat lagi perempatfinal sepakbolah PON Aceh-Sumut antara Sulteng dan Aceh dinilai memihak. Wasit dianggap lebih menguntungkan tuan rumah sehingga memicu penyulut kerichan.
Salah satu putusan wasit kontrovesial yakni Ketika memberikan kado penaltit buat tim Aceh, padahal pemain Sulteng secara jelas menendang bola bukan kaki.
Ketua HQ Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024, Suwarno menyebut pengusutan wasit kontroversial pada laga tim sepak bola Aceh melawan Sulawesi Tengah akan dilakukan PSSI.
"Khusus evaluasi wasit ini berada di PSSI. Mereka akan melakukan evaluasi dari berbagai pihak termasuk evaluasi dari kegiatan PON. Kembali lagi yang memilih wasit yaitu TD yang merupakan representasi dari PSSI," ujar Suwarno dalam konferensi pers, Ahad.
Dalam pertandingan perempat final yang mempertemukan tuan rumah Aceh menghadapi Sulawesi Tengah di Stadion Dimurthala, Banda Aceh pada Sabtu (14/9) malam WIB, wasit Eko Agus Sugih Harto dinilai mengambil sejumlah keputusan kontroversial dengan puncaknya saat memberikan dua tendangan penalti untuk tim Aceh beberapa menit sebelum laga usai.
Keputusan wasit direspons pemain Sulawesi Tengah, Muhammad Rizki dengan aksi pemukulan hingga wasit terkapar dan dilarikan dengan ambulans.
Wasit yang juga bertugas di Liga 3 Indonesia tersebut kini akan diusut melalui investigasi yang dilakukan oleh PSSI selaku federasi yang berwenang.
"Ini akan kita ikuti prosesnya. Sedangkan wasit yang saat ini sedang sakit juga akan mendapatkan sanksi apabila memang terbukti selama memimpin pertandingan keputusannya benar-benar kontroversi," ujarnya.
:Nantinya wasit akan dengan sendirinya mendapat sangsi dari norma-norma yang berlaku di PSSI," ujar Suwarno menambahkan.
Dalam laga kontroversial tersebut, Aceh melaju ke semifinal PON XXI Aceh-Sumut cabang sepak bola putra setelah Sulteng memutuskan mundur sebelum pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu usai skor 1-1 terus terjaga di waktu normal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika