REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisruh dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjadi atensi dari banyak pihak. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan Kadin Indonesia seharusnya menjadi wadah yang profesional.

"Artinya, kejadian munaslub ini akan dilihat dengan saksama oleh para investor dalam negeri dan luar negeri bahwa dalam konteks bisnis pun masih ada intervensi dari pihak tertentu, khususnya dalam aspek politisasi," ujar Abra saat ditemui di Gedung Sarinah, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Abra menyampaikan peristiwa ini tidak baik untuk aktivitas ekonomi yang bertumpu pada sektor dunia usaha dan mengganggu iklim investasi ke depan. Abra menilai dualisme Kadin juga akan mengganggu upaya pemerintah mendorong pertumbuhan investasi dari dunia usaha.

"Saya berharap kekisruhan di Kadin bisa segera selesai, saya pikir pemerintah, presiden perlu segera bersikap menengahi kekisruhan ini supaya bisa melokalisir persoalannya tidak berlarut dan semakin meluas," kata Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development, Indef, tersebut.

Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid menolak kepengurusan Kadin Indonesia versi munas luar biasa (munaslub) yang memilih Anindya Bakrie sebagai ketua umum. Arsjad mengaku sangat menyayangkan dan menyebut kegiatan munaslub tersebut hal yang ilegal sebagai upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih kepengurusan Kadin Indonesia.

"Sesuai dengan dasar hukum yang ada, kami menegaskan tidak mengakui terjadinya munaslub. Kami menyesalkan adanya tindakan yang melanggar UU nomor 1 tahun 1987 dan Keppres nomor 18 tahun 2022. Kegiatan munaslub atas nama Kadin Indonesia pada Sabtu kemarin tidak sah," ujar Arsjad saat jumpa pers di JS Luwansa, Jakarta, Ahad (15/9/2024).

Sementara itu, Anindya Bakrie memastikan soliditas Kadin Indonesia pasca munaslub. Anindya menyampaikan munaslub sendiri merupakan aspirasi dan insiasi dari Kadin di daerah, asosiasi atau anggota luar biasa yang menginginkan adanya perubahan yang lebih baik dalam kepengurusan Kadin Indonesia.

"Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD-ART, kemarin sudah berjalan, semua yang dilakukan itu sesuai dengan AD-ART," ujar Anin saat sarasehan bersama Menkumham di Menara Kadin, Jakarta, Ahad (15/9/2024

Anin memastikan kepengurusan Kadin Indonesia yang baru selalu terbuka dalam menerima masukan dari seluruh anggota. Anin juga menjamin akan merangkul seluruh anggota Kadin Indonesia dan menepis adanya dualisme di tubuh Kadin Indonesia.

"Tidak ada dua Kadin dari dulu, sekarang, dan tentunya ke depannya. Karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang," ucap Anin.

Pemerintah sendiri tampak mengakui Kadin Indonesia versi Anindya Bakrie. Hal ini tersirat dengan kehadiran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas dalam acara sarasehan bersama Anindya Bakrie di Menara Kadin, Jakarta, Ahad (15/9/2024). Politikus Gerindra itu menyampaikan selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Saya ucapkan selamat kepada Mas Anin dengan amanah yang baru atas hasil munas yang telah digelar dan telah memilih pengurus serta sudah hadir formatur yang disusun," ujar Supratman Agtas dalam acara sarasehan bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Menara Kadin, Jakarta, Ahad (15/9/2024).

Pemerintah, lanjut Supratman akan mengikuti aturan dan mendukung aspirasi munaslub yang berasal dari perwakilan Kadin daerah. Supratman menyebut pemilihan Anindya merupakan kendak seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah dan pemerintah akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh internal Kadin.

"(Kepres) aturannya seperti itu. Namun semua keputusan presiden pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di kementerian. Kira-kira berapa lama, ya kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama," ucap Supratman.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah buka suara dan meminta Kadin menyelesaikan persoalan dualisme secara internal. Jokowi tak ingin disalahkan atas polemik yang terjadi di Kadin.

Selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi mengaku memiliki hubungan baik dengan setiap ketua umum Kadin. Jokowi mengaku kerap datang ke acara Kadin dan berdiskusi dengan setiap ketua umum Kadin, mulai dari Suryo Bambang, Rosan Roeslani, Arsjad Rasjid, hingga Anindya Bakrie.

"Hubungannya baik semuanya dan ini bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," kata Jokowi usai meluncurkan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center (IIFC) di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Ikuti Whatsapp Channel Republika