Selasa 17 Sep 2024 18:46 WIB

Sejumlah Ketua Kadin Daerah Anggap tak Ada Dualisme Kepemimpinan

Kalau merasa memang hasil Munaslub tidak sah, silahkan menempuh jalur hukum

Menkumham Supratman Andi Agtas (kedua kiri) berbincang bersama Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri), Ketua Umum hasil Munaslub Kadin Anindya Bakrie (kiri) dan Waketum Kadin Erwin Aksa (kanan) pada acara sarasehan Kadin hasil Munaslub dengan Menkumham di Kantor Kadin, Jakarta, Ahad (15/9/2024). Menkumham Supratman Andi Agtas berharap, kepengurusan baru Kadin Indonesia dapat bekerja sama dengan Pemerintah sebagai mitra untuk kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia.
Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menkumham Supratman Andi Agtas (kedua kiri) berbincang bersama Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri), Ketua Umum hasil Munaslub Kadin Anindya Bakrie (kiri) dan Waketum Kadin Erwin Aksa (kanan) pada acara sarasehan Kadin hasil Munaslub dengan Menkumham di Kantor Kadin, Jakarta, Ahad (15/9/2024). Menkumham Supratman Andi Agtas berharap, kepengurusan baru Kadin Indonesia dapat bekerja sama dengan Pemerintah sebagai mitra untuk kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah ketua Kadin daerah menilai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang baru saja digelar sudah sesuai AD/ART organisasi. Mereka menganggap tak ada dualisme kepemimpinan organisasi para pengusaha Indonesia itu.

Ketua Umum Kadin Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung, menyatakan Munaslub sudah digelar sesuai prosedur. Steering Committee Munaslub, ujar dia, juga mengundang Arsjad Rasjid untuk menghadiri Munaslub. "Bahkan mengundang juga untuk turut terlibat dalam agenda-agenda sebelum Munaslub seperti konfensi dan prosesi lainnya, namun tidak pernah dihadiri atau digubris," ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Baca Juga

"Kadin ini milik bersama, hasil Munaslub bukan dualisme, karena semua sudah diatur dalam AD/ART. Dan harapan kami juga agar Pak Arsjad Rasyid legowo," katanya menambahkan.

Iqbal juga mengimbau semua Kadin Daerah (Kadinda) bersatu dan legowo terhadap keputusan Munaslub yang diselenggarakan atas usulan sejumlah pengurus Kadinda dan Anggota Luar Biasa (ALB). Menurutnya Munaslub tersebut dihadiri 28 Kadin provinsi dari total 34, dan 25 asosiasi.

“Ini bukan kudeta, ini organisasi bukan pemerintahan, tidak ada istilah kudeta. Ada salurannya, aturannya, kita tempuh langkah-langkah sesuai aturannya. Kalau merasa memang hasil Munaslub tidak sah, silahkan menempuh jalur hukum,” ujar Iqbal.

Ketua Umum Kadin Kalimantan Utara, Kilit Laing, mengatakan Ketum Kadin terpilih, Anindya Bakrie, telah membuktikan sepak terjangnya di Kadin selama 25 tahun dan memulai dari Bawah. Wajar jika mayoritas Kadinda meminta Anindya untuk menjadi pemimpin organisasi. "Kadin milik bersama, tidak hanya sebagian kelompok orang. Kita ikut saja keputusan mayoritas,” ujar dia.

Hari pertama berkantor di Menara Kasin, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024), Ketua Umum Kadin hasil Munaslub, Anindya Bakrie, menggelar rapat Ketua dan Tim Formatur Munaslub Kadin 2024. Anindya juga bersilaturami dengan sejumlah Ketua Umum Kadinda di antaranya Ketua Umum Kadin Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumaetra Selatan, Lampung, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement