Rabu 18 Sep 2024 11:00 WIB

Kata GP Ansor Nahdlatul Ulama tentang Tarif PPN 12 Persen

GP Ansor Nadhlatul Ulama imbau pemerintah berhati-hati terkait tarif PPN 12 Persen.

Red: Erdy Nasrul
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor terpilih periode 2024-2029 Addin Jauharuddin memanjatkan doa seusai Kongres XVI GP Ansor di atas Kapal Pelni KM Kelud yang berlayar di Laut Jawa, Jumat (2/2/2024). Kongres yang diselenggarakan saat pelayaran dari Tanjung Priok, Jakarta menuju Tanjung Mas, Semarang tersebut menetapkan Addin sebagai ketua umum periode 2024-2029 menggantikan ketua umum sebelumnya yakni Yaqut Cholil Qoumas.
Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor terpilih periode 2024-2029 Addin Jauharuddin memanjatkan doa seusai Kongres XVI GP Ansor di atas Kapal Pelni KM Kelud yang berlayar di Laut Jawa, Jumat (2/2/2024). Kongres yang diselenggarakan saat pelayaran dari Tanjung Priok, Jakarta menuju Tanjung Mas, Semarang tersebut menetapkan Addin sebagai ketua umum periode 2024-2029 menggantikan ketua umum sebelumnya yakni Yaqut Cholil Qoumas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Keuangan dan Perpajakan PP GP Ansor meminta rencana Pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen per Januari 2025 ditunda.

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (17/9), Ketua Badan Keuangan dan Perpajakan PP GP Ansor Muhammad Arif Rohman menyatakan, kenaikan PPN akan meningkatkan biaya operasional bagi perusahaan selaku produsen, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga

Selain itu, pihaknya menyimpulkan kebijakan tersebut akan berdampak terhadap kenaikan harga, sehingga memengaruhi daya beli masyarakat selaku konsumen.

Ia juga mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN perlu ditunda mengingat beberapa indikator menunjukkan kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja.