REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmen sebagai perusahaan BUMN yang berhasil menciptakan economic value serta men-deliver social value secara bersamaan kepada seluruh stakeholder, salah satunya kepada Negara.

Bukti nyatanya, selama 10 tahun pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, BRI menjadi BUMN dengan setoran dividen terbesar ke kas negara di antara perusahaan BUMN lainnya. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diolah selama periode 2014-2023, BBRI menjadi emiten dengan setoran dividen paling jumbo yakni Rp 90,79 triliun. 

Setoran dividen BRI ke kas negara selama periode 2014-2023 berkisar di rentang Rp 3,6 triliun hingga Rp 23,23 triliun. Apabila dirinci, berikut setoran dividen BRI ke kas negara sejak tahun 2014:

• 2014: Rp 3,60 triliun
• 2015: Rp 4,13 triliun
• 2016: Rp 4,36 triliun
• 2017: Rp 6,00 triliun
• 2018: Rp 7,47 triliun
• 2019: Rp 9,52 triliun
• 2020: Rp 11,77 triliun
• 2021: Rp 6,92 triliun
• 2022: Rp 14,04 triliun
• 2023: Rp 23,23 triliun

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen BRI dalam meng-create economic value utamanya bagi para shareholders. Melalui strategi dan inisiatif yang didukung pengelolaan modal yang baik, pihaknya optimistis akan terus meng-create value dan memberikan return yang optimal kepada pemegang saham.

“Ini adalah bukti nyata bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator dapat menjalankan peran economic dan social value secara simultan. Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah,” ujar Sunarso.

Sunarso menegaskan BRI akan tetap membagikan dividen dengan menjaga dividend payout ratio yang optimal karena permodalan perseroan masih kuat. “BRI memiliki tambahan modal Rp 41 triliun yang berasal dari right issue pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi) bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian. Selain itu, rasio kecukupan modal BRI masih sangat kuat, dimana CAR (Capital Adequacy Ratio) BRI tercatat sebesar 25,13 perse pada akhir kuartal II 2024,” ujarnya.

Dengan permodalan yang kuat, BRI tidak perlu untuk menahan laba dan dapat membagikannya sebagai dividen. “Saya sebagai CEO yakin bahwa sampai 5 tahun ke depan berapa pun laba BRI, layak dibagi dalam bentuk dividen. Karena apa? Karena memang tidak dibutuhkan untuk menahan laba untuk memperkuat modal, karena modalnya sudah sangat kuat,” jelas Sunarso.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa Kementerian BUMN mendapat target dividen pada 2025 sebesar Rp 90 triliun.

"Untuk dividen tahun 2025, kami ditargetkan Rp 90 triliun, jadi ada peningkatan dari Rp 85 triliun (2024) jadi Rp 90 triliun. Saya rasa angka yang fantastis," ujar Erick Thohir.

Erick Thohir menyadari bahwa setoran dividen BUMN ke kas negara tidak hanya didasarkan pada peningkatan laba, tetapi juga pada penguatan kinerja melalui efisiensi. Pada saat yang sama, dilakukan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). "Mungkin banyak pihak tidak suka, karena peningkatan ini tidak mungkin hanya bergantung pada laba, misalnya dari sumber daya alam. Mau tidak mau, efisiensi juga diperlukan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika