Meski demikian, pemerintah menemukan terdapat beberapa tantangan yang menjadi kendala untuk memaksimalkan potensi geothermal di tanah air. Isu yang paling sering muncul ke permukaan adalah perizinan. Dalam bahasa awam,  proses izin sampai di level konstruksi memakan waktu lama.

"Investor melakukan perizinan bisa sampai tiga tahun. Masuk di Kementerian ESDM, main lagi barang itu. Eksplorasi butuh waktu 2-3 tahun. Jadi pak, bisa membangun konstruksinya pada tahun ke-6. Masa periodesasi Presiden satu periode," kata Menteri ESDM di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan hadirin lainnya dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Jika keadaan tak berubah, menurutnya akan susah melakukan percepatan. Ini dalam konteks transisi energi. Target besarnya yakni menuju Net Zero Emission (NZE) di 2060 atau lebih cepat.

Oleh karena itu, pemerintah bakal melakukan perubahan. Itu sebagai langkah solutif. Caranya dengan memangkas perizinan bagi para investor.

"Jadi saya izin sama Bapak Presiden (Jokowi), kami akan memangkas, baik dari sisi syarat waktu, untuk mendorong teman-teman investor  dalam melakukan percepatan investasi," ujar Bahlil.

Ia berharap para investor tak perlu ragu lagi untuk melakukan investasi di sektor energi terbarukan (EBT) atau lebih khususnya di panas bumi. Ia telah melaporkan apa yang terjadi di lapangan ke Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Intinya, bakal ada pembaharuan yang isinya langkah-langkah konstruktif dalam rangka percepatan.

Sebelumnya Bahlil mengatakan Indonesia memiliki potensi geothermal terbesar di dunia. Ia menerangkan, potensi energi panas bumi di seluruh tanah air mencapai 24 gigawatt (GW) atau 40 persen dari potensi dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika