“Pertumbuhan kredit pada Agustus 2024 tetap kuat mencapai 11,40 persen (yoy),” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Perkembangan ini ditopang oleh sisi penawaran sejalan dengan minat penyaluran kredit yang terjaga, pendanaan yang memadai, realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, dan dukungan kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) BI.

Hingga minggu kedua September 2024, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp 256,1 triliun kepada kelompok bank badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp 118,6 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp 110,5 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp 24,4 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp 2,6 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu hilirisasi minerba dan pangan, UMKM, sektor otomotif, perdagangan, listrik, gas dan Air (LGA), serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pertumbuhan kredit juga didukung oleh sisi permintaan yang tetap baik dari korporasi, terutama korporasi di sektor padat modal, sedangkan permintaan kredit korporasi di sektor padat karya perlu terus ditingkatkan.

Sementara itu, permintaan kredit rumah tangga terjaga, terutama pada sektor properti.

Secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor Industri, LGA, dan pengangkutan.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi, yang masing-masing tumbuh sebesar 10,75 persen (yoy), 13,08 persen (yoy), dan 10,83 persen (yoy) pada Agustus 2024.

Pembiayaan syariah dan kredit UMKM tumbuh masing-masing sebesar 11,61 persen (yoy) dan 4,42 persen (yoy).

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit 2024 diprakirakan berada pada batas atas kisaran 10-12 persen.

Bank Indonesia akan terus memperkuat implementasi KLM, termasuk kepada sektor yang mendukung penciptaan lapangan kerja, sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru (sektor tersier), dan sektor yang dapat meningkatkan inklusivitas, termasuk kelas menengah bawah, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.