Kamis 19 Sep 2024 06:19 WIB

Isu Penyaluran Logistik Jadi PR bagi Pemerintahan Prabowo

Infrastruktur jalur logistik belum memadai di seluruh wilayah.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Gudang logistik (ilustrasi). Ada sejumlah masalah terkait logistik di Indonesia.
Foto: AP Photo/Amr Nabil
Gudang logistik (ilustrasi). Ada sejumlah masalah terkait logistik di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Hedy Rahadian memaparkan berbagai kendala penyaluran logistik yang perlu dibenahi oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Paparan itu disampaikan Hedy pada seminar publik bertajuk "Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045" yang digelar di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

"Masalah pertama adalah pada infrastruktur jalur logistik itu sendiri yang belum memadai di seluruh wilayah. Saat ini jalur logistik di Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa," ujar Hedy.

Baca Juga

Masalah kedua adalah kemacetan, yang mempengaruhi waktu pengiriman, serta berimplikasi pada peningkatan biaya logistik. Jedy mengatakan kerugian yang disebabkan akibat kondisi ini menurut Bank Dunia mencapai empat miliar Dolar AS, atau setara dengan 0,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia

Selain itu, ada pula masalah pada banyaknya truk yang kelebihan dimensi dan muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL). Hedy menyampaikan survei Ditjen Bina Marga 2017-2022 yang mana terdapat lebih dari 50 persen kendaraan ODOL.