REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X DPR RI secara resmi telah menyetujui pagu definitif Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp721.684.480.000 yang nantinya bakal banyak dimanfaatkan untuk program literasi di daerah terluar, tertinggal, dan terpencil (3T).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa anggaran untuk Perpusnas pada 2025 tidak mengalami penambahan. Namun, dia menekankan pentingnya literasi untuk kemajuan bangsa.
Dia juga menyampaikan guna meningkatkan kualitas literasi di Indonesia, program layanan perpustakaan berbasis digital dan inklusif, termasuk program bantuan bahan bacaan bermutu untuk 10 ribu perpustakaan desa sangat diperlukan untuk menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.
"Kami mendukung optimalisasi anggaran terutama di daerah 3T. Program layanan perpustakaan yang inklusif dan berbasis digital, termasuk program perpustakaan di desa-desa, sangat kami dukung," kata Hetifah Sjaifudian.
“Tingginya tingkat literasi adalah ciri bangsa yang maju. Kami sangat mendukung penuh upaya peningkatan budaya literasi dan pemanfaatan data raya untuk membangun peradaban yang lebih baik,” kata dia.
Dia juga mendukung hadirnya perpustakaan yang mendorong inklusi sosial. Berbagai program layanan seperti perpustakaan keliling, motor baca, dan titik baca diharapkan dapat terus dikembangkan agar masyarakat yang tidak memiliki akses ke perpustakaan, dapat menikmati fasilitas literasi.
"Kami berharap Perpusnas dapat menyusun rencana kebijakan yang adaptif terhadap pemerintahan yang baru, serta terus meningkatkan perannya dalam membangun budaya literasi di Indonesia," ujarnya.
Tidak hanya Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf juga mendukung program-program yang telah berjalan, termasuk pengadaan perpustakaan bergerak, seperti motor baca terus digiatkan.
“Kami berharap, program motor baca ini dapat terus dikembangkan. Selain itu, penting untuk melanjutkan upaya pelestarian naskah-naskah kuno, yang merupakan warisan budaya penting bagi bangsa kita,” ucapnya.
Dede Yusuf juga mengapresiasi langkah Perpusnas dalam menciptakan terobosan-terobosan baru, untuk meningkatkan kualitas anak bangsa yang mumpuni dengan tingkat literasi yang tinggi melalui berbagai capaian yang sudah dilakukan hingga saat ini.
Apresiasi untuk Perpusnas juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yakni Djohar Arifin Husin atas kinerja Perpusnas.
Dia menuturkan, peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan perpustakaan. Ia menilai bahwa daerah sering kali kurang peduli karena keterbatasan anggaran.
"Perpustakaan harus menjadi tempat yang menyenangkan, dengan fisik yang memadai. Ke depan, saya berharap anggaran bisa lebih besar, bahkan sampai Rp10 triliun, untuk membangun perpustakaan yang menarik," kata dia.
Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Komisi X DPR RI terhadap kinerja Perpusnas. Dia menjelaskan Perpusnas telah merespons masukan dari Komisi X DPR RI dengan mengalokasikan anggaran untuk 25 titik baca dan 20 motor perpustakaan keliling.
“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan literasi masyarakat di daerah yang betul-betul membutuhkan keberadaan buku dapat terpenuhi,” jelasnya.
Selain itu, dia mengatakan perlunya dukungan terhadap program strategis yang tengah dijalankan oleh Perpusnas, terutama dalam upaya melestarikan kekayaan budaya, meningkatkan layanan literasi, serta digitalisasi naskah. "Saat ini, ada lebih dari 6.000 naskah yang belum sempat didigitalisasi karena keterbatasan dana," katanya.
Pihaknya berharap pemerintahan baru memiliki perhatian yang lebih besar terhadap Perpusnas, baik dari APBN maupun sumber-sumber lain. Dia menambahkan, program yang telah dirintis oleh Perpusnas perlu dilanjutkan dan diperbesar dampaknya di masa depan.
"Misalnya, terkait penyediaan lokus baca di desa yang tahun ini baru 10 ribu desa, kalau tahun depan tidak ada anggarannya, kan sayang padahal responsnya sangat positif dan membahagiakan masyarakat," cakapnya.
Keputusan besaran anggaran tersebut disahkan dalam rapat dengar pendapat dengan agenda tunggal penyesuaian RKA-K/L Perpusnas sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, pada Rabu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika