REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi soal beredarnya kabar dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) Presiden Joko Widodo hingga NPWP dirinya. Dia mengaku tengah mendalami dan mengevaluasi perkara tersebut.
"Kita sedang (dalami), saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya," kata Sri Mulyani usai rapat paripurna APBN 2025 di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Sri Mulyani mengatakan akan segera memberikan keterangan lebih lanjut usai melakukan pendalaman dan evaluasi. Sehingga tidak menimbulkan kehebohan yang berkelanjutan di publik. "Nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," tutur dia.
Maraknya pemberitaan bocornya data NPWP bermula diungkapkan oleh akun media sosial X (sebelumnya Twitter) @secgron pada Rabu (18/9/2024). Disebutkan di dalam postingan tersebut bahwa terjadi kebocoran data dengan maksud diperjualbelikan.
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yg bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email, dan lainnya. NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku," bunyi cuitannya, disertai lampiran gambar bukti kebocoran data yang dilakukan Bjorka.
"Field di dalam sampel: nik, npwp, nama, alamatn kelurahan, kecamatan, kabkot, provinsi, kode_klu_, nama_kpp, nama_kanwil, telp, fax, email, ttl, tgl_daftar, status_pkp, tgl_pengukuhan_pkp, jenis_wp, badan_hukum. Berikut 25 nama teratas yang termasuk dalam 10.000 sampel," lanjutnya.
Di dalam tangkapan layar yang dibagikan, ada nama Presiden Joko Widodo, putra sulung Joko Widodo yang juga Wapres RI 2025-2029 Gibran Rakabuming Raka, putra bungsu Joko Widodo yang juga Ketum PSI Kaesang Pangarep, Menkominfo RI Budi Arie Setiadi, dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati berada di deretan teratas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika