REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan target konsumsi listrik per kapita menjadi 6000-6500 kilo watt hour (kWh). Ini demi mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Angka pertumbuhan ekonomi 8 persen merupakan target pemerintahan berikutnya, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. "Sejalan dengan arah kebijakan Presiden terpilih pak Prabowo, dan mas Gibran (wakil Presiden terpilih)," kata Bahlil saat berbicara di pembukaan Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024, di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2024).
Keputusan ini akan dimasukkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Ia bakal berkomunikasi dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Sehingga bisa ditemukan formulasi terbaik.
"Nanti kita breakdown dia di RUPTL, dan seterusnya, pa Darmo PLN, kita akan bicarakan," ujar Bahlil.
Sebelumnya, jelas Menteri ESDM, target konsumsi listrik per kapita berada di angka 4.000 - 5.000 kWh. Tapi itu berdasarkan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 5 persen. Kemudian di Dewan Energi Nasional (DEN) ditetapkan target konsumsi listrik 5.500 kWh. Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6 persen.
Di kesempatan yang sama, Bahlil membahas dinamika investasi energi terbarukan (EBT), khususnya panas bumi, di tanah air. Pemerintah, kata dia, menemukan beberapa tantangan yang menjadi kendala untuk memaksimalkan potensi geothermal di tanah air. Isu yang paling sering muncul ke permukaan adalah perizinan. Dalam bahasa awam, proses izin sampai di level konstruksi memakan waktu lama.
"Investor melakukan perizinan bisa sampai tiga tahun. Masuk di Kementerian ESDM, main lagi barang itu. Eksplorasi butuh waktu 2-3 tahun. Jadi pak, bisa membangun konstruksinya pada tahun ke-6. Masa periodesasi Presiden satu periode," tuturnya, di depan Presiden Joko Widodo, dan beberapa hadirin lain, di JCC.
Jika keadaan tak berubah, menurutnya akan susah melakukan percepatan. Ini dalam konteks transisi energi. Target besarnya yakni menuju Net Zero Emission (NZE) di 2060 atau lebih cepat.
Oleh karena itu, pemerintah bakal melakukan perubahan. Itu sebagai langkah solutif. Caranya dengan memangkas perizinan bagi para investor.
"Jadi saya izin sama Bapak Presiden (Jokowi), kami akan memangkas, baik dari sisi syarat waktu, untuk mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan investasi," ujar Bahlil.
Ia berharap para investor tak perlu ragu lagi untuk melakukan investasi di sektor energi terbarukan (EBT) atau lebih khususnya di panas bumi. Ia telah melaporkan apa yang terjadi di lapangan ke Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Intinya, bakal ada pembaharuan yang isinya langkah-langkah konstruktif dalam rangka percepatan.
Frederikus Bata
Ikuti Whatsapp Channel Republika