REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadiri rapat paripurna terakhirnya untuk membahas APBN 2025 bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Kamis (19/9/2024). Dalam momen itu Sri Mulyani menekankan bahwa APBN 2025 telah disusun penuh kehati-hatian di masa transisi. 

“Alhamdulillah hari ini kami telah menyelesaikan tugas konstitusi saya sebagai Menkeu, kita Menyusun APBN 2025 yang merupakan APBN transisi karena disusun oleh pemerintah saat ini untuk dilaksanakan oleh pemerintah terpilih dari Pilpres 2024,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks BI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024). 

Sri Mulyani mengatakan, komunikasi dan konsultasi politik dilakukan dalam mengiringi penyusunan APBN 2025 untuk bisa mengakomodasi seluruh prioritas pemerintaha baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun pada saat yang sama tetap waspada terhadap berbagai risiko seperti tensi geopolitik dan tajamnya fragmentasi global dalam bentuk perang dagang. 

“Inilah yang kemudian mendasari kami untuk menyusun APBN 2025 tetap hati-hati, waspada, namun optimistis dan juga mampu mengakomodasi kebijakan-kebijakan prioritas pemerintah terpilih,” tuturnya.