REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadiri rapat paripurna terakhirnya untuk membahas APBN 2025 bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Kamis (19/9/2024). Dalam momen itu Sri Mulyani menekankan bahwa APBN 2025 telah disusun penuh kehati-hatian di masa transisi.
“Alhamdulillah hari ini kami telah menyelesaikan tugas konstitusi saya sebagai Menkeu, kita Menyusun APBN 2025 yang merupakan APBN transisi karena disusun oleh pemerintah saat ini untuk dilaksanakan oleh pemerintah terpilih dari Pilpres 2024,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks BI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Sri Mulyani mengatakan, komunikasi dan konsultasi politik dilakukan dalam mengiringi penyusunan APBN 2025 untuk bisa mengakomodasi seluruh prioritas pemerintaha baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun pada saat yang sama tetap waspada terhadap berbagai risiko seperti tensi geopolitik dan tajamnya fragmentasi global dalam bentuk perang dagang.
“Inilah yang kemudian mendasari kami untuk menyusun APBN 2025 tetap hati-hati, waspada, namun optimistis dan juga mampu mengakomodasi kebijakan-kebijakan prioritas pemerintah terpilih,” tuturnya.
Sri Mulyani mengatakan, berbagai program prioritas dari pemerintahan Prabowo-Gibran telah diakomodasi bersama dengan Banggar DPR RI. Diantaranya program makan bergizi gratis (MBG), pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program ketahanan pangan dan energi.
“Penerimaan negara dijaga pada Rp 3.005,1 triliun adalah keseimbangan antara meningkatkan kapasitas APBN membiayai program-program penting, namun juga menjaga kondisi dan iklim investasi,” ujar dia.
Dia menerangkan, belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp 1.160,1 triliun telah memasukkan program unggulan pemerintah baru, makan bergizi gratis Rp 71 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun, dan sekolah unggulan pembangunan sekolah unggulan Rp 2 triliun. Lalu pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun, penuntasan dan penanganan TBC Rp 8 triliun, lumbung pangan nasional Rp 15 triliun, dan peningkatan rumah sakit berkualitas Rp 1,8 triliun.
Dia melanjutkan, untuk transfer ke daerah yang sebesar Rp 919,9 triliun adalah untuk menciptakan sinergi harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dan meningkatkan kualitas belanja produktif dan perbaikan local taxing power.
“Defisit APBN 2025 sebesar 2,53 persen PDB atau Rp 616,2 triliun adalah tingkat yang hati-hati cukup untuk mewadahi berbagai program prioritas, namun tetap sustainable, prudent, dan pengendalian risiko yang tetap bisa dikelola baik. Di dalam pembiayaan investasi Rp 154,5 triliun adalah untuk mendukung berbagai BUMN, BLU, untuk peningkatan kualitas SDM,” terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika