REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Badan Anggaran DPR-RI dan pemerintah semaksimal mungkin meletakkan seluruh asumsi APBN 2025 dalam menjawab berbagai resiko dan tantangan setahun kedepan.
Banggar berharap persembahan terakhir Badan Anggaran periode 2019-2025 bersama pemerintah ini menjadi karya yang baik buat pemerintahan kedepan, rakyat, bangsa dan negara, serta menjawab kebutuhan anggaran dari Presiden terpilih, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto.
Ketua Banggar DPR RI, M H Said Abdullah, mengatakan pihaknya sepakat dengan oemerintah untuk menargetkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang akan diwujudkan dalam bentuk strategi kebijakan fiskal jangka pendek, difokuskan pada pertama pendidikan bermutu, melalui program peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan penguatan sekolah unggulan.
Kedua, kesehatan berkualitas, dengan pembangunan rumah sakit yang berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, serta akselerasi penurunan stunting. Ketiga, pengentasan kemiskinan dan pemerataan, melalui perlindungan sosial, rumah layak huni dan terjangkau, serta Progam Desa Mandiri, dan lumbung pangan.
Keempat pertumbuhan ekonomi tinggi, melalui hilirisasi, akselerasi investasi berorientasi ekspor, serta transformasi ekonomi hijau. Target jangka pendek tersebut, kita pandang sebagai fokus Pemerintah yang harus dicapai pada 2025.
"Kita sudah berada pada track yang tepat untuk terus berlari menjadi negara maju pada 2045 nanti. Kita sudah meletakkan Kerangka kerja yang cukup kokoh dalam asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025. Bahkan target pertumbuhan ekonomi yang kita sepakati sebesar 5,2 persen, lebih baik dari prediksi lembaga Internasional, seperti IMF, WB, OECD," kata dia kepada wartawan, Kamis (19/9/2024).
Dirinya berharap, Pemerintah bisa segera melepaskan diri dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5 persenan yang telah menghantui dalam satu dekade terakhir.
"Hal ini penting untuk diingatkan, jangan sampai kita masuk dalam jebakan yang sama dalam lima tahun kedepan. Selain itu, kita ingin memastikan mesin ekonomi kita berada dalam kondisi yang prima untuk bisa tumbuh lebih baik kedepannya," ujar dia.
Said mengemukakan, target pencapaian inflasi yang terkendali pada angka 2,5 persen. Disaat negara lain masih berjuang menurunkan angka inflasi kita sudah bisa mencapai angka inflasi normal sama seperti saat sebelum terjadinya krisis.
Tetapi sekali lagi dirinya ingin mengingatkan, terjadinya fenomena deflasi yang sudah dialami dalam empat bulan berturut-turut, semenjak Mei 2024, dikhawatirkan hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang kemudian berdampak terhadap pelemahan ekonomi.
"Untuk menjaga laju inflasi tersebut agar tidak menganggu kinerja Pemerintah baru nantinya, perlu memperkuat kolaborasi kebijakan antara Pemerintah dan BI, untuk menghasilkan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur," tutur dia.
Banggar DPR RI, kata dia, juga ingin mengingatkan persoalan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat tidak berdaya. Grafik transaksi kurs dalam jangka panjang cenderung melemah. Pada 2025 pemerintah mengusulkan kurs Rp16.100/dolar AS.
Pimpinan Banggar DPR mendorong agar kurs bisa lebih rendah di level Rp15.900/ dolar AS. Pada akhirnya disepakati pada angka Rp16 ribu/dolar AS.
"Kita yakin, dengan kebijakan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi, dan menguatkan investasi, serta kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam akan lebih membuat rupiah semakin kuat," kata dia.
Dia menjelaskan...
Ikuti Whatsapp Channel Republika