REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov Kaltara menilai Majelis Ulama Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga ajaran Islam di tengah era globalisasi yang semakin kompleks.

"Era globalisasi yang semakin kompleks, dimana perubahan sosial terjadi dengan cepat,” kata Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kalimantan Utara (Kaltara) Datu Iqro Ramadhan di Tanjung Selor, Bulungan, beberapa waktu lalu.

Ia juga mengapresiasi Musyawarah Daerah (Musda) ke-III Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kaltara tahun 2024, di Bulungan, Jumat (20/9) yang akan menghasilkan kepengurusan baru dan berbagai program untuk menguatkan peran MUI.

Datu Iqro mengatakan musyawarah sebagai mekanisme tertinggi dalam organisasi, terutama dalam proses pemilihan kepengurusan baru.

“Musyawarah itu adalah wadah luhur bagi kita semua untuk mengedepankan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin. Melalui forum ini, ulama, cendekiawan agama, dan masyarakat umum dapat berdiskusi serta mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi, baik di bidang sosial maupun keagamaan,” kata Datu Iqro.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus mendukung MUI, khususnya dalam program-program yang berpihak pada kemaslahatan umat, seperti pendidikan agama, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan bersama.

Datu Iqro mengajak semua pihak turut berperan aktif mencegah munculnya radikalisme dan intoleransi, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

“Saya berharap MUI Kalimantan Utara dapat terus berperan dalam menjaga kesucian ajaran Islam serta beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar agama,” katanya.

Musda III MUI Kaltara dijadwalkan berlangsung selama tiga hari. Turut hadir Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat Utang Ranuwijaya, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan MUI Pusat Rofiqul Umam Ahmad dan Ketua Umum MUI Provinsi Kalimantan Utara, K.H. Zainuddin Dalila.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika