REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Digitalisasi telah menjadi motor penggerak penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di tingkat daerah. Dengan implementasi yang tepat, digitalisasi mampu mendorong efisiensi, meningkatkan penerimaan daerah, serta memperluas akses layanan publik. Salah satu langkah konkrit dalam mempercepat digitalisasi ini dilakukan "Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024" yang digelar pada Senin, 23 September 2024, di Jakarta.

Rapat Koordinasi ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan turut dihadiri Menteri Keuangan, Menpan RB, Gubernur Bank Indonesia, Perwakilan Menteri Dalam Negeri, Direktur Bank Pembangunan Daerah serta Gubernur dan Bupati/Walikota Se-Indonesia.

Rakornas ini bertujuan untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam mendukung digitalisasi transaksi di tingkat daerah. Tema yang diusung, “Digitalisasi Pemerintah Daerah Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, mencerminkan urgensi penerapan sistem digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendukung ekosistem transaksi digital pemerintah daerah, terutama melalui penyediaan layanan transaksi digital untuk penerimaan dan belanja daerah.

bank bjb, sebagai salah satu BPD terbaik di Indonesia, berkomitmen penuh dalam mendukung inisiatif digitalisasi ini. bank bjb telah mengimplementasikan berbagai program digitalisasi guna mendukung pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat dan Banten. Program-program tersebut mencakup digitalisasi layanan penerimaan pajak dan retribusi daerah, implementasi Kartu Kredit Pemerintah Indonesia (KKI) untuk segmen pemerintah daerah, serta integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) dengan sistem perbankan.