REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia (Persero) mengajak seluruh petani untuk mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi guna memenuhi kebutuhan pertanian dalam menyambut musim tanam. Hal ini menyusul pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah banyak menyederhanakan kebijakan pupuk bersubsidi hingga meningkatkan alokasi subsidi pada tahun anggaran 2024.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan penyederhanaan kebijakan pupuk bersubsidi ini dilakukan untuk memudahkan petani nasional menebus pupuk bersubsidi demi terwujudnya ketahanan pangan nasional.
"Sudah banyak sekali (penyederhanaan kebijakan pupuk bersubsidi dari Pemerintah). Volume (pupuk bersubsidi) ditambah, penebusannya dipermudah, kemudian digitalisasi juga sudah kita lakukan," ujar Rahmad dalam kegiatan "Rembuk Tani" di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (28/9/2024).
Di hadapan ratusan petani, lebih detail Rahmad menjelaskan, tahun ini pemerintah menambah volume pupuk bersubsidi dari alokasi awal tahun 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Rahmad berharap penambahan alokasi ini mampu meningkatkan produktivitas pertanian.
"Diputuskan oleh pemerintah yang paling benar itu (alokasi pupuk bersubsidi) sesuai dengan luasan lahan. Kalau luas lahan itu butuhnya segitu, ya makanya 9,5 juta ton ini insya Allah akan terus dijaga di situ," ucap Rahmad.
Dari penambahan volume alokasi subsidi pupuk tersebut, Rahmad menyebutkan bahwa Pemerintah memasukkan kembali pupuk organik sekitar 500 ribu ton dalam skema subsidi. Kebijakan untuk menciptakan pertanian berkelanjutan di tanah air.
"Organik dimunculkan kembali. Kenapa organik penting? Karena kita sedang mau menggenjot produktivitas. Kalau menggenjot produktivitas, organiknya hilang. Ya paling bisa dikejar dua hingga tiga tahun, setelah itu akan terjun bebas," lanjut Rahmad.
Namun demikian, Rahmad menegaskan bahwa penambahan alokasi pupuk bersubsidi harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan. Karena itu di bulan Februari, Pupuk Indonesia mengambil inisiatif untuk digitalisasi kios-kios.
"Lebih dari 27 ribu kios kita berhasil digitalisasi dalam satu bulan. Petani terdaftar dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi cukup dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) saat datang ke kios," sambung Rahmad.
Penyederhanaan yang dilakukan Pemerintah berikutnya adalah updating data e-RDKK setiap empat bulan sekali setiap tahun. Melalui kebijakan ini, petani yang belum mendapatkan alokasi bisa menginput pada tahapan evaluasi di tahun berjalan.
Hingga per tanggal 25 September 2024 realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional di angka 51,8 persen, atau 4,94 juta ton dari alokasi 2024 sebesar 9,55 juta ton. Oleh karena itu, Rahmad mengajak seluruh petani nasional termasuk petani yang berada di NTB segera menebus pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang didapat sehingga dapat memenuhi kebutuhan selama musim tanam.
Guna mendukung kebutuhan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia menyiapkan ketersediaan stok hingga Gudang Lini III (kabupaten/kota) di atas ketentuan minimum yang diatur pemerintah. Adapun stok pupuk bersubsidi per 25 September 2024 di NTB untuk jenis Urea 31.383 ton atau 620 persen dari stok minimum yang diatur Pemerintah, kemudian 19.493 ton (520 persen), NPK Kakao 66,35 (102 persen) dan pupuk organik 1.220 ton (203 persen).
Untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, yaitu 34 distributor, 32 Gudang, 1.603 kios, dan 20 petugas lapang yang memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan dengan tepat.
"Dengan mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi diharapkan mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional," sambung Rahmad.
Dapat diketahui, Pupuk Indonesia menggelar program “Rembuk Tani” di 75 titik lokasi yang ada di sembilan provinsi dengan alokasi pupuk bersubsidi terbesar. Program yang dimulai bulan September hingga Oktober 2024 ini, menjadi upaya Pupuk Indonesia mengajak petani untuk mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi yang saat ini semakin dipermudah.
Rahmad menyampaikan Rembuk Tani menjadi media bagi Pupuk Indonesia untuk menyebarkan kemudahan-kemudahan yang disiapkan pemerintah terkait penebusan pupuk bersubsidi petani. Apalagi saat ini sejumlah daerah memasuki musim hujan dan memulai musim tanam, sehingga diperlukan ketersediaan pupuk untuk hasil panen yang melimpah.
"Pupuk Indonesia juga memastikan bahwa pelaksanaan distribusi dan penyaluran atas tambahan volume alokasi pupuk bersubsidi ini telah diawasi dengan baik sehingga dapat membantu petani dalam menyediakan pupuk sesuai kebutuhan tanaman," kata Rahmad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika