REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tanggulangi praktik politik uang menjelang Pilkada 2024, Aisyiyah Daerah Khusus (DK) Jakarta menggelar deklarasi Gerakan Aisyiyah Tolak Politik Uang (Galak Puang). Acara ini berlangsung di kawasan Car Free Day, Dukuh Atas, Sudirman, Ahad (29/09/24) pagi.
Puluhan anggota Aisyiyah, Perwakilan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) DK Jakarta, serta masyarakat umum turut bergabung dan mendeklarasikan dukungan pada Galak Puang. Para kader Aisyiyah mengawali deklarasi dengan senam bersama.
Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah DK Jakarta Dra Hj Elo Bugis, MAg, menyambut hangat gerakan positif itu. Ia menegaskan pentingnya gerakan ini untuk memastikan Pilkada yang bersih dan berintegritas.
"Kegiatan ini mengedukasi dan menyampaikan harapan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kali ini dapat berjalan lancar, bersih, jujur dan adil demi kebahagiaan rakyat DK Jakarta," ungkapnya.
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DK Jakarta, Ramilan, mengapresiasi Aisyiyah DK Jakarta atas gerakan yang membangun itu. "Keinginan Aisyiyah membangun politik yang beradab, santun dan berakhlakul karimah patut mendapat apresiasi. Pesan dari Aisyiyah semoga politik kali ini berjalan dengan aman dan damai serta jujur dan adil," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPPA) Aisyiyah DK Jakarta Dr Mutmainah, menekankan Aisyiyah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada 2024.
Menurut sekaligus Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini, Galak Puang menjadi komitmen kolektif dari perempuan-perempuan Aisyiyah untuk ikut serta dalam menciptakan lingkungan politik yang sehat. "Kami sebagai perempuan Aisyiyah ikut andil dalam menyukseskan Pilkada 2024 yang lancar, jujur dan adil, serta mengajak masyarakat sekitar untuk turut mendukung gerakan ini," tegasnya.
Acara deklarasi ini juga disertai diskusi bersama narasumber dari BAWASLU DK Jakarta Burhanuddin. Ia membahas dampak negatif dari politik uang terhadap pembangunan bangsa dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan, serta aturan-aturan yang berlaku dalam undang undang.
"Politik uang adalah salah satu yang tidak boleh terjadi dalam Undang-Undang Pilkada. Bahwa pasangan calon tidak boleh memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi hak pilih masyarakat," ujarnya.
Dr Endang Sulastri, dosen FISIP UMJ yang juga anggota Aisyiyah membacakan Deklarasi Galak Puang. Ia menegaskan, Aisyiyah dan Muhammadiyah harus siap untuk menolak politik uang.
"Perempuan-perempuan Aisyiyah siap menolak politik uang dan kami juga berpesan kepada Muhammadiyah khususnya UMJ, kita juga perlu melakukan dukungan yang sama di Pilkada yaitu menolak politik uang, menolak hoaks dan kecurangan lainnya," imbuhnya.
Penandatanganan komitmen oleh seluruh peserta yang hadir menandakan dukungan penuh terhadap gerakan Galak Puang. Mereka berjanji untuk menyebarkan informasi mengenai gerakan ini serta melakukan tindakan nyata untuk menolak politik uang di lingkungan masing-masing.
Harapannya keberadaan Galak Puang dapat menjadi inspirasi bagi organisasi lain dan masyarakat luas untuk bersama-sama menolak praktik korupsi yang merusak sistem demokrasi. Aisyiyah berkomitmen untuk terus memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam politik, agar Pilkada mendatang dapat berlangsung lebih baik.
Dengan semangat yang menggebu, Aisyiyah DKI Jakarta menunjukkan perempuan memiliki peran penting menciptakan iklim politik bersih dan berintegritas. Aisyiyah juga berperan memastikan suara rakyat tetap terdengar. Mari bersama-sama menolak politik uang dan wujudkan pemilu yang lebih berkualitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika