REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Addin Jauharudin, menilai penambahan jumlah kabinet Presiden dan Wapres terpilih, sebanyak 44 kementerian dan lembaga, dapat dianggap relevan, jika memang disiapkan untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan pemulihan ekonomi nasional.
"Penambahan jumlah kabinet bukan hanya soal jumlah, tapi lebih kepada bagaimana kabinet ini diisi oleh sosok-sosok yang kompeten dan memiliki visi yang sama untuk membawa Indonesia keluar dari berbagai tantangan ekonomi yang ada," ujar Addin Jauharudin di Jakarta, Senin 30 September 2024.
Addin melanjutkan, saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan besar dalam sektor ekonomi, di antaranya: Pertama, tingkat inflasi yang cenderung fluktuatif, terutama akibat kenaikan harga pangan dan energi. Menurut data Bank Indonesia, inflasi pada tahun 2023 mencapai 5,51 persen, lebih tinggi dari target pemerintah.
Kedua, Pengangguran, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2024 masih berada di kisaran 5,45 persen. Kondisi ini membutuhkan intervensi yang cepat dan efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan khusus.
Ketiga, Pertumbuhan Ekonomi yang melambat. Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5 persen. Namun, untuk mencapai target ambisius pertumbuhan 8 persen seperti yang diharapkan Prabowo Subianto, diperlukan reformasi besar-besaran di berbagai sektor.
Keempat, Utang Luar Negeri. Menurut laporan Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia pada akhir 2023 tercatat mencapai USD 408,6 miliar. Meskipun masih dalam batas aman, peningkatan efisiensi pengelolaan utang dan peningkatan pendapatan negara perlu menjadi prioritas pemerintah.
Addin Jauharudin menekankan bahwa penambahan kabinet merupakan langkah logis untuk memastikan bahwa setiap sektor ekonomi mendapatkan perhatian yang memadai. Dengan tantangan yang semakin kompleks, penambahan portofolio kementerian akan memungkinkan pemerintahan Prabowo untuk lebih fokus dalam menjalankan program-program ekonomi yang berdampak langsung kepada masyarakat.
"Penambahan jumlah kabinet di era yang penuh tantangan ini harus berorientasi pada penyelesaian masalah mendasar seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan pangan, dan mengatasi krisis energi," jelas Addin.
Addin melanjutkan GP Ansor memiliki program empat pilar bernama BISA ( Bisnis, Inovasi, SDM, dan Anak muda) Keempat program tersebut merupakan visi GP Ansor selama lima tahun ke depan.
"Visi Ansor selama lima tahun ke depan ini tentu saja, salah satunya bertujuan bergotong royong bersama pemerintah dalam mencapai Indonesia emas di tahun 2045,”
Menurutnya, dengan adanya kabinet yang lebih kuat dan efektif, pemerintah akan mampu merespons tantangan ekonomi dengan lebih baik. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika