Rabu 02 Oct 2024 17:57 WIB

PT Muhammadiyah-Aisyiyah Usul Soal Menteri Pendidikan: Harus Punya Jam Terbang!

Dia meminta agar kursi tersebut diberikan kepada mereka yang jam terbangnya jelas.

Rep: Fuji Eka Permana/ Red: A.Syalaby Ichsan
Komitmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mendorong transformasi digital selama beberapa tahun belakangan telah mengubah cara pandang ekosistem pendidikan terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Foto: Dok Republika
Komitmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mendorong transformasi digital selama beberapa tahun belakangan telah mengubah cara pandang ekosistem pendidikan terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Sekretaris Umum Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA), Prof Ma'mun Murod Al-Barbasy mengusulkan agar menteri pendidikan diberikan kepada kelompok yang berpengalaman di dunia pendidikan.

Hal tersebut disampaikan di acara Sumbang Pemikiran Rektor PTMA Untuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto di UMJ yang dilanjutkan dengan Rakernas Forum Rektor PTMA pada Rabu (2/9/2024).

Baca Juga

Ma'mun meyakini masih ada keseriusan ini dari Presiden Prabowo Subianto terkait menteri pendidikan. Berdasarkan informasi yang didapat, meskipun jabatan menteri itu jatah dari partai tertentu, Presiden Prabowo minta yang betul-betul bagus.

"Artinya (yang jadi menteri) bukan orang partai sebatas orang partai, hanya asal orang partai, kalau orang partai tapi kualifikasinya tidak memenuhi ya tidak akan diterima oleh pak Prabowo," kata Ma'mun kepada Republika, Rabu (2/10/2024).

Ma'mun mengatakan, jikalau mau proporsional, dia meminta agar kursi tersebut diberikan kepada mereka atau kelompok tertentu yang jam terbangnya di dunia pendidikan sudah jelas. Dia meminta posisi menteri tidak diberikan ke orang yang tidak punya jam terbang di dunia pendidikan. "Akhirnya ngawur seperti itu,"ujar dia.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Forum Rektor PTMA, Prof Gunawan Budiyanto mengatakan, pendidikan itu amanat undang-undang buat pemerintah. Pihak swasta sudah mengambil porsi terbesar. Untuk itu, dia meminta agar Muhammadiyah yang sudah bekerja sebelum kemerdekaan Indonesia jangan sampai disisihkan dan dimarjinalkan  oleh peraturan-peraturan yang datang kemudian.

"Seharusnya pemerintah itu memberikan porsi yang cukup kepada swasta yang ikut membantu (seperti Muhammadiyah), mengambil sebagian tanggung jawab pemerintah (dalam pendidikan), karena pendidikan itu amanat undang-undang, itu yang ingin kami garisbawahi," ujar Prof Gunawan.

Dalam Rakernas Forum Rektor PTMA, dia menjelaskan, hal tersebut akan masuk ke dalam pembahasan.  Gunawan juga yakin Presiden Prabowo pikirannya terbuka. Dia mengatakan, Presiden Prabowo ingin melihat sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. "Saya pikir itu," ujarnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement