REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tingkat kepuasan publik terhadap sektor transportasi umum di pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun kian tinggi.
Dipadukan dengan visi aksi Jokowi dalam pembangunan infrastruktur yang masif, hal tersebut diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
"Masyarakat setuju hingga sangat setuju (74,3 persen) bahwa transportasi umum dapat menciptakan pemerataan Pembangunan," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Selasa (2/10/2024) kepada wartawan.
Secara umum dijelaskan Burhanuddin, mayoritas publik menilai kondisi transportasi umum di negara kita baik atau sangat baik, 65 persen.
Penilaian positif terhadap kondisi transportasi umum ini cukup merata di semua kelompok sosio-demografi dan wilayah.
Tiga hal terpenting yang dianggap masyarakat penting dalam transportasi umum yakni keamanan dan keselamatan selama perjalanan (29.7 persen), harga yang terjangkau (25.5 persen), serta kenyamanan kendaraan (15.4 persen).
Keberadaan Mass Rapid Transportation (MRT) yang terus dibangun selama era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo juga mendapatkan apresiasi publik.
Mayoritas pengguna MRT menyatakan sangat atau cukup puas dengan MRT (94.9 persen). Selain itu kepuasan yang tinggi terutama pada aspek ketepatan waktu (97.1 persen) dan membantu warga menyelesaikan urusan (96.9 persen) menjadi alasan masyarakat puas dengan moda transportasi tersebut.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati merespons soal hasil survei terkait transportasi umum di era Jokowi menciptakan pemerataan. Menurutnya, hasil survei ini menandakan rakyat merasakan kinerja pemerintahan Jokowi selama 10 tahun.
"Masyarakat approve bahwa transportasi itu meningkatkan ekonomi dan pemerataan. Pembangunan infrastruktur bandara, terminal, pelabuhan menciptakan pemerataan artinya out come itu sudah dirasakan. Ini harus ditingkatkan, apa yang jadi arahan Presiden setiap pembangunan infrastruktur," kata Adita.
Survei kepuasan publik terhadap transportasi umum tersebut dilakukan pada 30 Agustus-6 September 2024 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang tersebar di seluruh Indonesia dan 400 orang tambahan sampel di wilayah Jabodetabek.
Para responden diwawancara secara tatap muka. Survei kepuasan tersebut memiliki margin of error sekitar ±2.8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta program angkutan laut seperti Tol Laut, kapal perintis, serta rede transport, terus ditingkatkan dan dikembangkan karena memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Menhub, saat membuka secara daring Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis, Rede Transport, dan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2024 dengan tema “Merajut Konektivitas Terpadu Untuk Indonesia Maju”, di Bandung, Rabu (2/10/2024).
Dalam 10 tahun muatan tol laut naik signifikan. Pada 2015 dari 30 ton dengan 88 TEU’s menjadi 851,7 ton dengan 24.556 TEU’s pada 2024. Selain muatan pelabuhan singgah, Tol Laut juga mengalami kenaikan dari 11 pelabuhan pada 2015 menjadi 109 pelabuhan pada 2024. Kapal dan trayek pun mengalami kenaikan yakni 3 kapal (2015) menjadi 37 kapal (2024), serta 3 trayek (2015) menjadi 39 trayek (2024).
"Saya instruksikan hal ini harus terus ditingkatkan dan dikembangkan ke depannya,” ujar Budi Karya Sumadi.
Kemudian untuk angkutan laut perintis mengalami peningkatan trayek dari 86 trayek (2015) menjadi 107 trayek (2024) dengan persebaran 12 trayek di Indonesia Barat, 41 trayek di Indonesia Tengah, serta 54 trayek di Indonesia Timur. Adapun jumlah anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah selama 10 tahun untuk angkutan laut perintis sebanyak Rp 10,98 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika