REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat satu dekade terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadapi banyak tantangan dan pencapaian di berbagai sektor. Ekonom Senior Indef Didin S Damanhuri mengatakan pertumbuhan rata-rata yang mencapai lima persen per tahun masih belum cukup untuk mengangkat Indonesia dari ancaman middle income trap dan deindustrialisasi dini.
"Pertumbuhan di era Jokowi lebih rendah dan kurang berkualitas," ujar Didin saat seminar nasional Indef bertajuk "Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi" di Jakarta, Kamis (3/10/2024) lalu.
Didin memaparkan rata-rata pertumbuhan pada satu dekade kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebesar 5,7 persen dan Soeharto sebesar tujuh persen. Didin menyebut sektor pertanian dan industri pengolahan yang banyak menyerap tenaga kerja tumbuh relatif lebih rendah dibanding rata-rata nasional.
"Hal ini menimbulkan masalah di penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekspor yang tinggi masih banyak didominasi oleh sektor hulu yang kurang melibatkan perekonomian rakyat," ucap Didin.
Didin juga menyoroti peningkatan informalisasi ekonomi sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang mengakibatkan turunnya kesejahteraan kelas menengah. Didin berpendapat pertumbuhan Indonesia terlalu berorientasi pada PDB sehingga mengakibatkan trickle-up kekayaan ke elite bisnis di kota-kota besar, alih-alih ke daerah.
"Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya kesenjangan antargolongan pendapatan dengan parameter Indeks Oligarki yang meningkat dari 678 ribu kali di 2014 menjadi 1.065 ribu kali di 2023," lanjut Didin.
Didin menyarankan pemerintahan Prabowo nanti dapat menggeser orientasi pembangunan dari yang sebelumnya orientasi PDB menjadi berbasis keberlanjutan dengan keadilan.
Berkebalikan dengan Didin, Deputi III Kantor Staf Presiden Bidang Perekonomian, Edy Priyono mengatakan pertumbuhan ekonomi di era Jokowi menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-tinggi. Edy menyampaikan Jokowi juga mampu menekan tingkat inflasi tidak terlalu maupun rendah.
"Beberapa tantangan laten di Indonesia adalah tingginya ICOR yang menandakan inefisiensi produksi, surplus pangan yang berkurang, deindustrialisasi dini, dan penciptaan lapangan kerja yang rendah," ujar Edy.
Kendati begitu, Edy tak menampik jumlah utang pemerintah terus meningkat dengan keseimbangan primer negatif. Edy menilai perlunya realokasi dan pengurangan pengeluaran pemerintah, khususnya subsidi yang salah sasaran.
"Tetapi hal ini sulit karena proses politik yang kompleks," kata Edy.
