REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Tengah (Jateng) Hendrar Prihadi atau Hendi, berjanji akan meningkatkan kesejahteraan kaum buruh jika berhasil terpilih. Salah satu yang bakal diupayakannya bersama calon gubernur Jateng, Andika Perkasa, adalah meningkatkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di provinsi tersebut.
“Terkait UMK, saya rasa ini PR setiap tahun. Teman-teman pegawai, buruh, ingin UMK-nya tinggi. Teman-teman pengusaha ingin jangan tinggi-tinggi. Aturannya hari ini sudah jelas, bagaimana UMK ini harus dinaikkan,” kata Hendi ketika diwawancarai awak media di Posko Pemenangan Jateng Perkasa, Semarang, Sabtu (5/10/2024).
Untuk menengahi perbedaan tersebut, Hendi menyebut perlu ada fasilitator yang dapat menciptakan titik keseimbangan antara kelompok buruh dan pengusaha. Menurutnya, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meringankan kebutuhan hidup kaum buruh.
“Pak Andika sudah sering bicara: Andika-Hendi akan meringankan beban biaya teman-teman pegawai, buruh, dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Nyekolahin anak, sekolahnya gratis; anaknya sakit, kesehatan gratis; perlu kontrakan, kita akan bikin rusunawa yang murah; perlu perjalanan ke pabrik, kita akan siapkan feeder atau mungkin BRT bus untuk dari perumahan mereka ke pabrik; bahan pangan mahal, perlu stabilitas, pemerintah juga harus hadir di situ,” ucapnya.
“Itulah konsep-konsep yang kami kembangkan supaya tidak lagi gontok-gontokan antara pengusaha dan buruh. Yang penting semua bisa happy, kerja baik, turun ke bawah, buruh bisa hidup, dan bahkan gajinya bisa buat nabung,” tambah Hendi.
Mantan wali kota Semarang itu pun sempat mengomentari angka PHK yang masih tinggi di Jateng. Menurut data angka Kementerian Ketenagakerjaan, angka PHK periode Januari-Agustus 2024, Jateng menempati posisi pertama nasional dengan jumlah 14.712.
“Saya sudah tanya juga ke kawan-kawan pengusaha yang hari ini banyak melakukan PHK. Jadi ini lebih pada sebuah daya beli yang turun,” kata Hendi.
Menurut Hendi, perang yang berkecamuk di Ukraina dan Timur Tengah turut memberikan dampak terkait PHK tersebut. Sebab perang-perang itu menyebabkan rantai distribusi terganggu dan berimbas pada kebutuhannya yang kian mengecil.
“Karena kebutuhannya semakin mengecil, pasti kapasitas produksi enggak bisa dimaksimalkan. Akhirnya munculah yang namanya PHK,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Hendi mengatakan perlu ada sebuah kebijakan yang meringankan semua pihak. “Di tingkat pengusahanya, tidak usah lagi dituntut target-target dari sebuah pendapatan dari kondisi yang normal. Kita harus baca itu. Dari pegawainya, bagaimana kemudian pemerintah muncul untuk memberikan keringanan terhadap biaya hidup mereka,” ucapnya.
Selain itu, perluasan pasar dari para pelaku usaha di Jateng juga bisa menjadi opsi untuk dilakukan. “Kita bisa membantu membuka akses ruang komunikasi dengan pihak-pihak di luar sana yang masih membutuhkan produk-produk hasil karya anak bangsa di Jawa Tengah. Ini membuka pasar baru. Kami akan melakukan itu bila terpilih,” kata Hendi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika