REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meyakini rakyat mempertimbangkan etika dan moral saat memilih calon pemimpin. Hal itu disampaikannya dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah Sumatra Utara (Sumut) tahun ini.
Menurut dia, rakyat Sumut tidak akan memilih calon pemimpin yang memilih "jalan pintas" dengan meninggalkan partai yang membesarkannya. Seperti diketahui, PDIP sejak medio Agustus lalu secara resmi menyatakan dukungan untuk Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut 2024. Sosok pejawat (incumbent) itu akan melawan Bobby Nasution, yang diusung antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
"Politik itu diisi nilai-nilai moral, etika dan budi pekerti. Kalau partai yang membesarkan ditinggalkan, apalagi rakyat kecil," kata Hasto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Ahad (6/10/2024).
Ia juga menegaskan, PDIP percaya dengan adanya tradisi diskusi yang kuat serta kecerdasan dan logika masyarakat Sumut. Dengan demikian, pemilih setempat dapat mengetahui pemimpin yang komitmen pada kemajuan daerah.
Hasto mengatakan, DPP PDIP telah menginstruksikan seluruh jajaran partai di seluruh Indonesia yang berasal dari Sumut untuk ikut terlibat memenangkan pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.
Ia menambahkan, PDIP terus menguatkan konsolidasi untuk mencegah terjadinya kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis (TSM) pada pilkada. Pihaknya juga telah menugaskan Ketua DPP PDIP Bidang Hukum yang juga mantan menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham), Yasonna H Laoly.
"Kepada seluruh masyarakat, kami juga mengimbau apabila ada aparatur negara, sumber daya negara yang dikerahkan untuk TSM, maka jangan takut untuk melaporkan. Sebab, kebenaran dalam proses demokrasi akan menentukan masa depan Sumut dan Indonesia," ucap dia.
Selain itu, Hasto mengatakan, PDIP mengajak seluruh warga masyarakat untuk ikut mengawal Pilkada Sumut bersama-sama.
"Kita tidak boleh membiarkan kecurangan dengan cara apa pun. Kami membutuhkan dukungan dari pers, dan keaktifan dari masyarakat," tukasnya.
