Sasarannya anak balita, anak usia sekolah (PAUD-SMA), ibu hamil, ibu menyusui, dan sebagainya. Awalnya, bernama program makan siang gratis. Teranyar berubah menjadi makan bergizi gratis (MBG). Implementasi dari program ini sedang dalam tahap uji coba selama beberapa bulan terakhir.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, latar belakang di balik perubahan nama tersebut. Program ini salah satunya menyasar anak PAUD. Dari PAUD sampai kelas 2 SD, beraktivitas di sekolah hanya sampai pukul 10.00 pagi. 

"Jadi makanan harus kami kirim jam 08.00 pagi," kata Dadan di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (8/10/2024).

Kemudian anak SD di kelompok yang lebih senior, bersekolah sampai jam 12.00 siang. Makanan dikirimkan pukul 09.00 untuk dimakan pukul 09.30. Lalu anak SMP dan SMA, makannya dikirimkan pukul 12.00 siang. Pasalnya mereka belajar di sekolah sampai pukul 14.00 dan 16.00.

"Nah, terminologi makan siang menjadi tidak cocok karena anak SD makannya jam 08,00 dan jam 09,00 sementara anak SMP, SMA (makannya) jam 10,00. Jadi kemudian Pak Prabowo memutuskan kita ganti nama menjadi makan bergizi gratis," ujar Dadan. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Gizi Nasional. Hal ini sejalan dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken langsung oleh Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Ia menegaskan program ini diawasi langsung oleh Presiden. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani secara resmi mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025.

"Init program paling utama yang dicanangkan tetapi karena proses transisi harus mulus maka Perpresnya dikeluarkan di Era pa Jokowi. Badan baru, personel baru dengan kantor baru, establish minimal butuh waktu enam bulan. Kalau kami dilantik pada saat pak prabowo dilantik, maka program akan telat dimulai, jadi dimajukan," tutur Dadan.

Pemerintah memutuskan untuk melakukan intervensi besar-besaran terhadap sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Itu terlihat lewat program MBG ini. Jika dilaksanakan secara total, akan menyasar 82,9 juta penerima, dan menghabiskan anggaran Rp 400 triliun.

Per harinya, Rp 1,2 triliun. Lalu 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu, atau sekitar Rp 800 miliar, digunakan untuk membeli produk-produk pertanian, bahan  baku, dibuat menjadi makanan dan dikirimkan ke penerima.

"Dananya nanti akan digunakan untuk membeli bahan baku yang utamanya adalah bahan baku pertanian. Ini akan terjadi dorongan likuiditas ke daerah-daerah karena satu-satuan unit pelayanan mengelola dana kurang lebih Rp 10 miliar sampai Rp 11 miliar per tahun. Jadi kalau ada 30 ribu satuan pelayanan, tinggal dihitung saja," tutur Dadan.

Ia mengatakan kelemahan ekonomi Indonesia saat ini adalah kekurangan likuiditas di pedesaan. Jadi dengan program MBG Prabowo - Gibran ini juga dapat mengatasi isu tersebut. 

Dadan menjelaskan, setiap satuan pelayanan, dasarnya melayani 3.000 anak makan setiap hari. Dari uji coba tersebut, dibutuhkan 200 kilogram (KG) beras, 350 KG ayam, 3.000 telur, 350 kg sayu, juga susu 600 liter.

Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) mengkoordinir para petani, peternak. Ini agar para petani tersebut bisa menanam dan menyalurkan berbagai jenis sayur. Lalu contoh lainnya, butuh 60 ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan 600 liter susu dalam satu satuan pelayanan. Dinamika seperti ini menggerakkan ekonomi mulai dari pedesaan.

Melansir buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, rancangan anggaran untuk program MBG senilai Rp71 triliun ini setara dengan 0,29 persen dari PDB. Itu sudah termasuk biaya makanan, distribusi, sampai operasional lembaga yang menangani program tersebut. Adapun anggaran untuk makan bergizi gratis, diketahui mengambil porsi dari anggaran pendidikan senilai Rp 722,6 triliun.

Dari program ini, tenaga kerja yang terserap diproyeksikan bisa mencapai 820 ribu. Program MBG Diharapkan bisa mengakselerasi pertumbuhan positif ekonomi RI sebesar 0,10 persen pada 2025 mendatang.