REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono menilai proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan hanya melibatkan legislatif dan eksekutif, tetapi rakyat Jawa Barat juga harus dilibatkan.
Hal itu diucapkan usai dirinya dilantik menjadi Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Rapat Paripurna Peresmian Pengangkatan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2024-2029 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/10/2024).
“Selain anggota dewan dan eksekutif, dalam penyusunan APBD kita juga harus bersama-sama masyarakat agar seluruh program di Jawa Barat diketahui oleh rakyat,” ujar Ono.
Disinggung soal kinerja anggota dewan, Ono menyebutkan hal itu dikembalikan kepada demokrasi elektoral yang memang harusnya dirubah. Pesta demokrasi pemilihan legislatif kemarin cenderung banyak mengeluarkan cost-nya (biaya-red) lebih besar. Sehingga mau tidak mau ini akan berpengaruh kepada kinerja siapa pun anggotanya baik DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten kota.
“Tentu kami akan dorong agar banyak kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bagaimana membangun persepsi kepada masyarakat bahwa anggota dewan ini yang sering turun. Bukan hanya mau turun pada saat pemilihan, pada saat mau pemilihan tentu akan tidak dipercaya rakyat dan oknum rakyat yang pragmatis akan memanfaatkan situasi seperti itu. Sehingga, ke depan mudah-mudahan kami dorong anggota legislatif ini agar mau terjun langsung sesuai dengan tugas fungsinya," katanya.
Ditanya soal fungsi kedewanan antara DPR RI dan DPRD Provinsi, Ono mengatakan tidak ada yang berbeda secara fungsi anggota legislatif. Yang membedakan hanya cakupan wilayahnya, untuk DPR RI wilayahnya nasional sementara DPRD Provinsi lebih fokus di Jawa Baratnya. Persoalannya juga tidak jauh berbeda antara masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup dan infrastruktur. Tidak terkecuali sembilan daerah yang menjadi CDPOB yang memerlukan perhatian dan prioritas dalam perkembangannya. Indeks pembangunannya manusianya masih sangat rendah, pengembangannya harus terukur dan melalui perencanaan yang matang.
“Selain itu, ada angka pengangguran yang masih cukup tinggi, lalu penurunan APBD yang mencapai enam triliun. Maka satu hal yang perlu menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat yang sudah bertugas bagaimana mengurus dan mengelola persoalannya dengan baik. Paling tidak, Infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat itulah yang perlu kita dorong,” pungkas Ono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika