REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah kini tengah fokus untuk memperkuat Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) sebelum memikirkan pendirian bank umum syariah (BUS). Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menjelaskan meskipun ada rencana untuk membentuk bank syariah besar, prioritas mereka saat ini adalah mengelola lebih dari 20 BPRS yang sudah ada.
"Kami berupaya membenahi BPRS yang ada, agar bisa berkembang menjadi bank umum syariah," ujarnya saat ditemui di Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (11/10/2024).
Muhammadiyah menyadari banyak dari BPRS ini memerlukan perbaikan untuk berfungsi secara optimal dan bersinergi. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan layanan kepada nasabah, tetapi juga memperkuat posisi Muhammadiyah dalam ekosistem perbankan syariah di Indonesia.
Dengan mendorong kompetisi, Muhammadiyah berharap bisa mempercepat pertumbuhan sektor perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan. Anwar menjelaskan bahwa dengan memperkuat BPRS terlebih dahulu, Muhammadiyah dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk mendukung pembentukan bank syariah yang lebih besar di masa depan.
“Kami ingin berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan perbankan syariah, baik dari sisi layanan maupun edukasi kepada masyarakat," harapnya.
Anwar juga menyoroti pentingnya menciptakan iklim kompetisi yang sehat di antara bank-bank syariah. Menurutnya, dominasi satu bank dapat menyebabkan praktik monopolistik yang merugikan nasabah. “Kami ingin semua bank syariah berkontribusi secara maksimal, sehingga nasabah memiliki lebih banyak pilihan dan harga yang kompetitif," tambahnya.
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk mengalihkan dananya dan juga menginstruksikan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) untuk ikut memindahkan dananya dari BSI. Dana tersebut kemudian dialihkan ke sejumlah bank syariah lain, termasuk Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat dan bank syariah lain yang selama ini melakukan kerja sama dengan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika