REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan peluang ekonomi digital yang ditaksir mencapai 110 miliar dolar AS pada 2025. Pemerintah saat ini terus berupaya agar pelaku UMKM mendapatkan perlindungan guna bersaing secara adil sehingga bisnisnya berkembang.
Sejalan dengan itu, Sandiaga mengapresiasi upaya konsisten pendampingan kolaboratif melalui Program UMKM Untuk Indonesia (UUI) dari Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia (INOTEK), Badan Riset Inovasi Nasional dan didukung penuh oleh Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) di bawah Payung Program Keberlanjutan Sampoerna Untuk Indonesia (SUI).
"Saya mengapresiasi program yang diinisiasi Sampoerna Entrepreneurship Training Center ini. IDEAL ini program digitalisasi dan inovasi UMKM agar bisa menjadi entrepreneur yang terakselerasi ekonominya menuju ekonomi berkelanjutan," ujarnya di sela-sela acara IDEAL di Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Sebagai konteks, Program UUI telah mendampingi 1.000 UMKM dari DKI Jakarta dan Jawa Barat sejak Februari 2024 lalu. Sebagai acara puncak dari rangkaian Program UUI digelar acara Inovasi dan Digitalisasi Entrepreneur untuk Akselerasi Lanjutan (IDEAL) 2024.
UUI dan IDEAL 2024 merupakan perhelatan kedua setelah dilakukan pertama kali pada 2023 lalu. Pada IDEAL 2024 terpilih 5 UMKM yang keluar sebagai pemenang untuk didampingi lebih lanjut oleh INOTEK, BRIN dan Sampoerna SETC.
Kelima UMKM terpilih itu mulai dari peringkat pertama ialah Batik Gending Amarta, Bogor Sari Nutrisi atau Yess Yoghurt, Imah Teuweul Indonesia, Madu Non Pasteurisasi, dan Mbrebes Mili Food.
Sandiaga berharap pendampingan yang dilakukan lembaga pemerintah dan swasta ini dapat ikut berkontribusi mendorong UMKM naik kelas. Dari 64 juta UMKM nasional, harapnya, lebih banyak lagi UMKM yang bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja dengan memanfaatkan inovasi dan riset yang ditawarkan BRIN.
"Pemerintah tentu terus memberikan penguatan dan perlindungan bagi UMKM agar persaingan yang adil. Kami juga memfasilitasi UMKM untuk masuk ke ekonomi digital karena ada 110 miliar dolar AS peluang ekonomi digital pada 2025 dan UMKM harus jadi prioritas," katanya menambahkan.
Sandiaga melanjutkan tantangan utama UMKM bukan pendanaan. Menurutnya, tantangan utama pelaku UMKM ialah capacity building atau bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM.
Berdasarkan pengalaman sebagai pengusaha dan aktif di berbagai organisasi pelaku usaha, Sandiaga mengatakan bahwa pelatihan dan pembinaan SDM sangat penting. UMKM harus mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berkelanjutan yang hanya mungkin jika memiliki SDM yang tangguh.
"Begitu mereka memiliki ilmu, bisa akses peluang, dan oleh karena itu, pendanaan datang sendiri. Saya selalu bilang tantangan pertama itu capacity building. Kedua, pemasaran yang harus didorong melalui promosi. Setelah memiliki produk dalam kapasitas tertentu, baru pendanaan," jelasnya.
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang juga tampil sebagai panelis, mengamini pentingnya kapasitas SDM. Dengan SDM yang mumpuni, pelaku UMKM dapat beradaptasi sekaligus berinovasi untuk menjawab dinamika perubahan kebutuhan konsumen.
"Inovasi terkait dengan kemampuan beradaptasi. Sementara riset itu sangat dekat dengan UMKM. Jangan bayangkan risetnya akademisi. UMKM mengakses riset dari orang lain, itu yang kami tawarkan dari BRIN yakni platform inovasi," katanya.
BRIN, kata Tri Handoko, membuka diri sehingga para periset bisa mendapatkan masukan dari pelaku UMKM terkait persoalan yang dihadapi dan bisa langsung mencarikan solusi alternatif bagi persoalan yang dihadapi pelaku UMKM.
Atas dasar itu, lanjutnya, BRIN antusias berkolaborasi dengan INOTEK dan SETC untuk mendampingi UMKM. Lewat para periset BRIN, pelaku UMKM bisa mendapatkan solusi relevan atas permasalahan yang dihadapi di lapangan.
"Biasanya UMKM bisa bertahan karena menemukan inovasi baru yang berbeda dengan di pasaran," jelasnya.
Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian, Herfan Brilianto Mursabdo menambahkan yang paling penting bagi UMKM ialah kapasitas SDM, sementara teknologi hanyalah sarana. Untuk itu pelatihan literasi digital menjadi relevan sembari meningkatkan pemerataan akses infrastruktur teknologi digital.
"Banyak UMKM di daerah mengeluh internet lambat, lalu harga pulsa mahal. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan yakni [pemerataan] infrastrukturnya dan [peningkatan] kapasitas SDM," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga KemenKopUKM Riza Damanik mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menjadi momentum lompatan pelaku UMKM untuk mengakses teknologi digital.
Sebelum pandemi, UMKM nasional yang sudah go digital kurang dari 9 juta, sementara saat ini UMKM yang go digital telah lebih dari 25 juta. Diharapkan tahun ini, target target 30 juta UMKM go digital dapat tercapai.
"Tantangan di lapangan itu literasi (digital) yang masih kurang. Tapi UMKM kita juga cepat belajar sehingga jumlah yang go digital meningkat," katanya.
Riza mengingatkan digitalisasi tidak boleh disempitkan dengan produk UMKM masuk ke lokapasar atau platform e-commerce. Digitalisasi memiliki arti yang lebih luas hingga ke aspek mendorong produktivitas.
Mengutip riset SMSE terbaru, lanjutnya, sebanyak 84 persen pelaku UKM mengaku digitalisasi meningkatkan penjualan, 62 persen menyebut digitalisasi memperluas pangsa pasar, 73 persen UMKM mengaku digitalisasi mendorong efektivitas dan 50 persen meningkatkan efisiensi.
"Jadi ini hulu-hilir, kita perlu memperluas imajinasi tentang digitalisasi sehingga tidak hanya ramai di e-commerce tapi juga kuat pada sisi produksi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika