REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menjelang pelantikan presiden-wakil presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, muncul macana pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Namun, asosiasi haji dan umroh berbeda tanggapan soal wacana ini. 

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mendukung pembentukan Kementerian Haji dan Umroh di era Prabowo. Sementara, lima asosiasi haji dan umroh lainnya menolak wacana tersebut lantaran pembentukan kementerian itu butuh persiapan. 

Menanggapi wacana ini, Kementerian Agama (Kemenag) sendiri menyerahkan keputusan pembentuan kementerian baru ini kepada Presiden. Juru Bicara Menteri Agama (Menag), Sunanto atau Cak Nanto mengatakan, hanya Presiden Prabowo yang berhak menentukan itu. 

"Kami serahkan kepada presiden mas, beliau yang berhak menentukan," ujar Cak Nanto saat dihubungi Republika.co.id, Senin (14/10/2024). 

Jika pun ingin dibentuk pada pemerintah baru ini, menurut dia, membutuhkan persiapan dan kajian yang mendalam. 

"Iya perlu kajian mendalam. Tapi semua kita serahkan ke Pak Presiden," kata Cak Nanto. 

Sebelumnya, AMPHURI sendiri telah mengirimkan proposal yang berisi konsep pembentukan Kementerian Haji dan Umroh kepada Presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto.

"AMPHURI mengapresiasi jika pemerintahan yang akan datang di bawah Prabowo Subianto ini, betul-betul bisa merealisasikan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah," kata Ketua Umum DPP AMPHURI H Firman M Nur dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/10/2024). 

Sementara itu, Konsorsium Berkah Bersama (KBB) yang terdiri dari lima asosiasi penyelenggara haji dan umroh, yakni Asphurindo, Asphirasi, Ampuh, Bersathu, dan Kesthuri menolak. Karena, menurut mereka, perlu kajian yang lebih mendalam atas usulan pembentukan Kementerian haji dan umroh. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika