REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sangat besar pada pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terutama kondisi saat ini dimana pertumbuhan kredit mengalami perlambatan. 

“BPD dan BPR akan kita jadikan ujung tombak bagaimana di daerah mereka bisa meningkatkan UMKM yang sekarang growth credit-nya sekarang agak slow sedikit,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam acara Peluncuran Peta Jalan Penguatan dan Pengembangan BPD di Jakarta, Senin (14/10/2024). 

Dian mengatakan, kredit UMKM sebenarnya memang masih mengalami pertumbuhan. Namun, pertumbuhannya disebut kalah dibandingkan dengan korporasi yang jauh lebih besar peningkatannya. Sehingga perlu yang lebih fokus pada upaya mendorong penguatan kredit UMKM, sebab UMKM merupakan sumber utama penguatan ekonomi Indonesia. 

Lebih lanjut, Dian mengatakan, UMKM menjadi konsen utama OJK. Salah satunya karena pihaknya masih dalam proses merancang Peraturan OJK (POJK) terkait akses UMKM, yang saat ini masih dikonsultasikan dengan DPR RI. 

“Ini akan banyak kebijakan baru bagaimana cara mendorong pencapaian kredit UMKM sesuai target, sebetulnya target sekarang lebih merefleksikan kekuatan dialog langsung dengan OJK dengan teman-teman perbankan termasuk dengan BPD. Jadi kalau target dia hanya 10 persen, terus kita lihat kayaknya terlalu kecil nanti akan ada negosiasi,” jelasnya. 

Bahkan, lanjut Dian, nantinya pendekatannya akan lebih business to business (B2B). Sehingga dalam upaya negosiasi, terjadi di dalamnya penentuan besar kecilnya prospek dan tujuan lebih lanjut. 

“Kemudian bantuan-bantuan lain seperti data analisis akses KUR (kredit usaha rakyat) itu akan dalam bantan kita untuk kerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Kemenko Perekonomian,” kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika