REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Herindra santer diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir. Herindra telah dicalonkan oleh Presiden Joko Widodo ke DPR RI untuk menggantikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
DPR RI pun telah menyetujui pencalonan Herindra. Wakil Menteri Pertahanan itu kini hanya menunggu Waktu untuk dilantik Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Lantas apa yang membuat Herindra terpilih menjadi kepala BIN?
Analis intelijen pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menilai penunjukan Letnan Jenderal (Purn) TNI Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan langkah yang tepat karena memiliki pengalaman militer yang cukup.
"Herindra, dengan latar belakang yang panjang di Kopassus dan Kementerian Pertahanan, saya kira adalah sosok yang tepat untuk mengembangkan BIN ke depan," kata Ngasiman di Jakarta, Rabu.
Menurut Ngasiman, seorang kepala BIN harus memiliki kemampuan dalam membaca dan merespon perkembangan lingkungan baik secara global, regional dan nasional.
Seorang kepala BIN, lanjut Ngasiman, juga harus membaca arah politik dunia dan mendeteksi adanya ancaman untuk negara.
Seluruh kriteria tersebut dinilai Ngasiman dimiliki oleh Herindra lantaran telah malang melintang di dunia militer. Terlebih dia merupakan mantan anggota pasukan elit Komando Pasukan Khusus (Kopasus).
Pria yang akrab disapa Simon menambahkan Herindra memiliki kedekatan dengan Prabowo lantaran telah bersama-sama memimpin Kementerian Pertahanan.
Hal tersebut merupakan keuntungan bagi Herindra lantaran akan mudah berkoordinasi dengan Prabowo. “Karena akan terjadi proses komunikasi yang lebih efektif, cepat dan responsif dalam mengolah informasi intelijen oleh Kepala Negara,” kata Simon.
Proses koordinasi antar Herindra dan Prabowo harus terjalin dengan baik demi menyelesaikan beragam tantangan yang ada di depan mata BIN.
Simon menilai saat ini, BIN sedang menghadapi tantangan internal dan eksternal. Secara internal, Herindra dinilai harus memperkuat koordinasi di internal BIN demi terciptanya kinerja yang efektif dan berdampak kepada pemerintah.
“Ini supaya terjadi keberimbangan dalam melakukan analisa-analisa intelijen di dalam tubuh BIN itu sendiri,” kata Simon.
Sementara dari sisi eksternal, lanjut Simo, BIN dihadapkan dengan tantangan terbesar arus teknologi informasi yang berpotensi pada terjadinya serangan siber terhadap negara. "Dengan adanya intelijen siber diharapkan hal-hal seperti ini dapat dideteksi dan diantisipasi,” jelas Simon.
Dengan adanya sinergitas antara Herindra dan Prabowo, Simon yakin BIN akan dapat menghadapi seluruh tantangan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika