REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta meresmikan Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama (BPPNU) Jakarta sebagai badan khusus untuk mengawasi proses pilkada Jakarta 2024.
Peresmian tersebut dilangsungkan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta di Aula Kantor PWNU DKI Jakarta, Jalan Utan Kayu Raya, Jakarta Timur, Jumat (18/10/2024).
BPPNU Jakarta resmi terakreditasi menjadi salah satu lembaga pemantau pilkada Jakarta 2024 yang dikeluarkan oleh KPU DKI Jakarta.
Direktur BPPNU Jakarta, H Abdul Azis Suaedy, mengatakan pilkada jakarta akan menjadi peristiwa politik yang penting dalam beberapa tahun terakhir, sebab Jakarta merupakan epicentrum di tingkat nasional. Menurutnya, akan banyak berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam proses demokrasi ini.
"Dan kita juga tau bahwa pilkada tahun ini memiliki tantangan, seperti ajakan golput, hoaks, ancaman-ancaman, ketidakadilan, ketidakjujuran dalam proses pemilihan," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (19/10/2024).
Dia menilai situasi ini menunjukkan adanya potensi kerugian bagi demokrasi. Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang menyeluruh yaitu melalui pendidikan pemilih yang terencana dengan pemantauan secara ketat.
"Untuk memastikan proses pilkada yang jujur, adil serta meningkatkan partisipasi pemilih," ucapnya.
Dia menjelaskan dengan didirikannya BPPNU Jakarta sebagai wadah untuk berkhidmah pada pilkada Jakarta yang harus dijaga prosesnya untuk kemaslahatan warga Jakarta. BPPNU Jakarta tersebar di 6 wilayah kota dan kabupaten administrasi yang bertugas untuk mengawal proses pilkada Jakarta hingga selesai.
"Dalam aktivitas nya nanti kita akan ikut serta dalam seluruh alur pilkada mulai dari ajakan untuk memilih, pendidikan, sampai dengan saat rekapitulasi suara," jelasnya.
Sementara itu, Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Samsul Ma'arif, mengibaratkan menyebutkan BPPNU Jakarta sebagai resolusi jihad untuk pilkada Jakarta yang berkualitas dan bermartabat.
Menurutnya, menyukseskan pilkada Jakarta merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat termasuk PWNU DKI Jakarta. "Seluruh santri wajib mengaktualisasi pakta resolusi jihad dalam berbagai aspek, salah satunya menjaga pilkada 2024. Kita ingin menjadi contoh sebagai civil society menjadi bandul dalam pilkada Jakarta ini," ujarnya.
Kiai Samsul menegaskan dibentuknya BPPNU merupakan komitmen NU dalam menegakkan politik wasathiyah (tengah) bukan untuk memihak kepada kandidat, melainkan kepada kemaslahatan masyarakat.
"NU harus berani tegak lurus di tengah di pilkada, itulah makna dari wasatiyah," tegasnya.
BACA JUGA: Jika Benar-benar Berdiri, Ini Negara 'Islam' Pertama yang Halalkan Alkohol dan Bela Israel
Selain itu, dia menekankan bahwa memilih pemimpin merupakan kewajiban sebagai warga negara. Dia menyebut bahwa orang yang ikut serta dalam pemantauan pilkada ini sama hukumnya dengan orang yang berjihad untuk kepentingan masyarakat Jakarta.
"Memiliki pemimpin adalah sebuah kewajiban, maka memilih pemimpin itu wajib," tandasnya.
Peresmian BPPNU Jakarta dihadiri beberapa tokoh di antaranya, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha, Anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin. Selain itu kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran PWNU DKI Jakarta dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika