REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat hukum dari Univeritas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, mengatakan, mendukung jika ST Burhanuddin, diangkat kembali menjadi  Jaksa Agung di pemerintahan Prabowo-Gibran.  Menurutnya, pemilihan ST Burhanuddin akan menjadi bentuk kesinambungan pemberantasan mega korupsi.

Hal ini disampaikan menyusul spekulasi isu ST Burhanuddin akan kembali dipilih menjadi Jaksa Agung, setelah ST Burhanuddin terlihat mengikuti pembekalan pimpinan kementerian dan lembaga oleh presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. 

“Karena berdasarkan penilaian objektik Kejaksaan Agung (Kejagung) mampu mengungkap perkara-perkara mega korupsi. Ada kasus garam, minyak goreng, beras, ASABRI, timah, dan sebagainya,” kata Hibnu, Sabtu (19/10/2024).

Bahkan, lanjut Hibnu, adik Prabowo, Hasyim sudah memberikan pekerjaan rumah tentang ditemukannya kebocoran pajak tambang yang nilainya lebih dari Rp.300 triliun dari BPKP. “Ini artinya ada PR dari adik presiden pada penegak hukum ke depan,” ungkap dosen pengajar Unsoed ini.

Tidak hanya itu, menurut Hibnu, saat pembekalan pun, Prabowo mengingatkan jangan main-main dengan APBN dan APBD.  Ini pernyataan yang tepat dalam menjaga agar tidak main-main dengan korupsi karena pemberantasan korupsi di Indonesia masih cukup berat.

Dijelaskannya, indeks korupsi masih diangka 40, bahkan dulu 34. Ini merupakan tantangan berat sehingga pemilihan terhadap ST Burhanuddin tepat karena terkait kesinambungan pemberantasan korupsi, yang tidak tebang pilih. “Kita sebagai masyarakat sipil support apa yang sudah dilakukan ST Burhanuddin untuk mengungkap perkara-perkara besar,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika