REPUBLIKA.CO.ID,CANBERRA -- Pemerintah Australia dilaporkan tengah melakukan peninjauan ulang terhadap 66 izin ekspor militer ke Israel yang disetujui sebelum pecahnya perang di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu. Hal itu dilaporkan media Inggris, the Guardian, pada Sabtu (19/10/2024), mengutip sejumlah sumber di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Australia.
"Seiring dengan perkembangan situasi di Timur Tengah, Australia terus meneliti izin ekspor yang sudah ada sebelumnya ke Israel untuk memastikan bahwa izin tersebut sesuai dengan pendekatan kami yang terukur," kata seorang juru bicara pertahanan yang tidak disebutkan namanya oleh the Guardian.
Menurut the Guardian, izin ekspor militer ke Israel sedang dipertimbangkan oleh Departemen Pertahanan Australia berdasarkan kasus per kasus. Mereka mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kewajiban internasional Australia, termasuk yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Laporan the Guardian menyebut, peninjauan ekspor militer ke Israel dilakukan setelah adanya permohonan dari Australian Centre for International Justice (ACIJ) kepada Menteri Pertahanan Australia Richard Marles pada April lalu. Dalam permohonannya, ACIJ menyerukan agar semua izin ekspor militer ke Israel dan ke negara-negara lain yang mungkin menyediakan persenjataan ke Israel, dibatalkan.
Australia telah berulang kali menyampaikan bahwa mereka tidak memasok senjata atau amunisi ke Israel sejak perang di Jalur Gaza pecah pada Oktober 2023. Kementerian Pertahanan Australia juga mengatakan bahwa Canberra bukanlah eksportir pertahanan utama ke Israel. Namun izin diperlukan untuk berbagai barang, termasuk peralatan teknologi informasi, perangkat lunak, radio, komponen elektronik, dan barang-barang dengan fungsi ganda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika