REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Korban jiwa dilaporkan bertambah akibat serangan artileri Israel yang menargetkan sebuah sekolah dan klinik yang menjadi tempat penampungan warga sipil terlantar di Kota Jabalia, Gaza utara, pada Minggu (20/10), menurut sejumlah saksi mata.
Pasukan Israel menembaki Sekolah Abu Hussein dan Klinik Al-Fakhoura, keduanya dikelola Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Jabalia, kata para saksi.
Serangan tersebut terjadi beberapa jam setelah sedikitnya 87 orang tewas dan 40 lainnya terluka dalam serangan udara Israel yang menghancurkan seluruh blok pemukiman di Beit Lahia, Gaza utara.
Pada Kamis (17/10), setidaknya 25 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan Israel di sekolah yang sama.
Israel secara sistematis menargetkan fasilitas sipil, termasuk sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, di tengah serangan tanpa jeda yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.
Berdasarkan hukum perang, menargetkan fasilitas sipil semacam itu dapat dianggap sebagai kejahatan perang.
Tentara Israel terus melancarkan serangan besar-besaran, yang kini memasuki hari ke-16, di Gaza utara di bawah pengepungan ketat.
Serangan ini merupakan episode terbaru dalam serangan brutal Israel yang telah menewaskan lebih dari 42.600 orang, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, serta melukai 99.800 lainnya sejak tahun lalu setelah serangan Hamas.
Perang Israel telah menyebabkan hampir seluruh penduduk Gaza mengungsi di tengah blokade yang terus berlangsung, yang mengakibatkan kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan.
Israel saat ini menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di Gaza.
Australia
Pemerintah Australia dilaporkan tengah melakukan peninjauan ulang terhadap 66 izin ekspor militer ke Israel yang disetujui sebelum pecahnya perang di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu. Hal itu dilaporkan media Inggris, the Guardian, pada Sabtu (19/10/2024), mengutip sejumlah sumber di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Australia.
"Seiring dengan perkembangan situasi di Timur Tengah, Australia terus meneliti izin ekspor yang sudah ada sebelumnya ke Israel untuk memastikan bahwa izin tersebut sesuai dengan pendekatan kami yang terukur," kata seorang juru bicara pertahanan yang tidak disebutkan namanya oleh the Guardian.
Menurut the Guardian, izin ekspor militer ke Israel sedang dipertimbangkan oleh Departemen Pertahanan Australia berdasarkan kasus per kasus. Mereka mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kewajiban internasional Australia, termasuk yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika